Page 55 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 55
38 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.
3. Upaya Menyelesaikan Reklaiming
Upaya pihak perkebunan yang diambil untuk menangani reklaiming
yang merajalela ini adalah dengan meminta bantuan kepada
Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 15
Desember 1998 No.BNG/X/310/1998 sehubungan dengan rencana
masyarakat Pondok Tengah/Pondok Sayur akan menguasai areal
perkebunan seluas 149,14 hektar terhitung mulai tanggal 18
Desember 1998 sesuai surat Manatar Hasiholan Sitorus Pane tanggal
14 Desember 1998 No.01/P3T/LR. Permintaan bantuan juga
dimohonkan oleh pihak perkebunan kepada Kepolisian Resort
Simalungun dengan suratnya tanggal 16 Desember 1998
No.BNG/X/311/1998 sehubungan dengan pemasangan spanduk dan
plakat-plakat di areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun oleh
penggarap. Selain itu, pihak perkebunan juga melaporkan masalah
penggarapan/pengrusakan areal HGU PTPN III (Persero) Kebun
Bangun ke instansi terkait baik tingkat pusat maupun daerah.
Untuk mengatasi dan mengantisipasi tingginya intensitas
reklaiming tanah-tanah perkebunan pada Era Reformasi ini, maka
Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Keputusannya No.593.05/
2814/K/1998 tanggal 17 Desember 1998 dan No.593.05/1754/K/1999
tanggal 2 Agustus 1999 membentuk Tim Terpadu Penelitian dan
Pemecahan Masalah Sengketa Tanah Garapan antara Masyarakat
dengan PT. Perkebunan Nusantara dan Perkebunan Swasta di
Provinsi Sumatera Utara (lebih familiar disebut sebagai Tim Tanah
Sumatera Utara). Tugas Tim Tanah Sumatera Utara ini adalah:
menginventarisasi masalah tanah yang menyangkut areal HGU
PTPN dan perkebunan swasta; melaksanakan penelitian baik data
yuridis maupun data fisik areal yang dipermasalahkan; menganalisis
masalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta
melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Utara.
Berdasarkan surat keputusan itu maka langkah awal yang
diambil untuk menangani penggarapan di areal HGU PTPN III
(Persero) Kebun Bangun adalah dengan mengadakan Rapat Terpadu
di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 15 September 1999
dengan kesimpulan:
