Page 52 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 35

tindakan yang selama ini dianggap tidak benar atau merugikan.
Secara umum dasar klaim dari masyarakat adalah (Laporan Hasil
Kerja Sub Tim Penertiban Permasalahan Tanah Garapan Penduduk
di Areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun dan masalah tanah
lainnya di Kota Pematangsiantar, 2002):
1. Bahwa masyarakat mengklaim atas dasar pengakuan merasa
memiliki tanah perkebunan karena tanah tersebut dahulu
kepunyaan nenek moyangnya tanpa didasari alat bukti tertulis.
2. Bahwa masyarakat dahulu tinggal dan menetap di areal perke-
bunan, tetapi diusir dan diintimidasi oleh pihak perkebunan
dengan menggunakan aparat militer.
3. Bahwa masyarakat mengklaim atas dasar bukti di mana dahulu
tanah-tanah perkebunan tersebut merupakan sebuah perkam-
pungan dengan bukti terlihat adanya bekas-bekas tapak
bangunan rumah tinggal atau jaringan irigasi yang dibuat
masyarakat, prasasti kuburan, dan bukti lainnya yang mengindi-
kasikan dahulu di areal perkebunan tersebut pernah ada ke-
giatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
4. Bahwa masyarakat didasari bukti tertulis antara lain atas dasar
Surat Izin Mengerjakan Tanah Bekas Tanah Perkebunan Sim-
bolon atau surat-surat lain yang menurut anggapan mereka
merupakan bukti pemilikan atas tanah.
Beberapa kalangan di pihak perkebunan beranggapan bahwa
maraknya penggarapan-penggarapan liar tanah-tanah perkebunan
tersebut setelah Era Reformasi dipicu oleh statement Gus Dur
(mantan Presiden Abdurahman Wahid) yang mengatakan bahwa
perkebunan sebaiknya melepaskan 40% tanah-tanah yang mereka
kuasai kepada rakyat, sebab pihak perkebunan memperoleh tanah
tersebut dengan harga murah bahkan tidak membayar sama sekali
(SKH. Kompas, tanggal 22 Mei 2000).
Status HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2004 juga memicu keberanian masyarakat
untuk menggarap areal perkebunan PTPN III (Persero) Kebun
Bangun. Berakhirnya HGU yang dimiliki pihak perkebunan diarti-
kan oleh masyarakat sebagai telah berakhir pula penguasaan tanah