Page 50 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 50

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ...     33

            hak  atas  tanah  perkebunan  maka  dapat  dilihat  adanya  penyebab
            eksternal reklaiming areal HGU PTPN III Kebun Bangun pada tabel
            berikut:

               Tabel 10: Penyebab Eksternal Reklaiming Areal HGU PTPN III
                                (Persero) Kebun Bangun
             No.     Kurun    Peristiwa Penyebab Reklaiming
                     Waktu
              1.   1996 – 1998   Pembangunan terminal terpadu yang letaknya bersebelahan
                              dengan areal perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun.
              2.   1998 – 2001   Era Reformasi yang disalahartikan oleh sebagian anggota
                              masyarakat dan adanya pernyataan Kepala Negara
                              Abdurahman Wahid di depan Konferensi Nasional
                              Pengembangan Sumber Daya Alam tanggal 23 Mei 2000 yang
                              mengatakan bahwa sepatutnya PT. Perkebunan (PTP)
                              merelakan 40% tanah yang dikuasainya untuk dikembalikan
                              kepada rakyat (dikutip dari SKH Kompas tanggal 24 Mei 2000).
              3.   2001 – 2004   Pembangunan prasarana jalan raya sebagai lanjutan dari
                              pembangunan terminal terpadu yang membelah areal
                              perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang kemudian
                              mengaktifkan penggunaan terminal ini pada tahun 2005.
              4   2002 - 2004   Status HGU PTPN III  yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                              2004
                              PTPN mengajukan Permohonan Perpanjangan HGU tahun
                              2002
              5   2005        Adanya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)
                              Menjadi 2 wilayah administrasi, 700 Ha masuk Kota
                              Pematangsiantar dan 895,80 Ha masuk Kab. Simalungun
              6   2005        Di P.Siantar 700 Ha dikeluarkan dari HGU: 573,41 Ha. Di
                              Simalungun dikeluarkan 1,12 Ha untuk kepentingan Umum
              7   2005        Perpanjangan HGU disetujui dengan Surat Keputusan Kepala
                              BPN tanggal 8 Juli 2005 No.102/HGU/BPN/2005 seluas 1.021,77
                              hektar
              8   2005-2012   Luas 573,41 Ha HGU Kebun Bangun di Kota Pematang Siantar
                              belum dapat Ijin Pelepasan Asset dari Menteri BUMN dan
                              Menteri Keuangan
              9   2013        PTPN menunjuk KJPP untuk menaksir Nilai GR exs HGU
                              seluas 573,41 Hektar
              10   2014       Direksi PTPN III mengeluarkan Persetujuan penghapusbukuan
                              dan pemindahtanganan Lahan/Asset Exs HGU Kebun Bangun
                              seluas 573.41 Ha. Yang akan dilakukan dengan rnekanisrne
                              ganti rugi
                              Pemerintah kota Pernatangsiantar dengan jangka waktu 1
                              (satu) tahun.
              11   2014       Nilai Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Tim Appraisal (KJPP)
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55