Page 47 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

30 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

hektar di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa pemerintah
membuka peluang dan harapan bagi rakyat untuk dapat memiliki
tanah yang didudukinya, karena rakyat memperoleh prioritas untuk
itu. Penyelesaiaan seperti ini diilhami oleh Keppres Nomor 32
Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang menya-
takan bahwa tanah-tanah yang diduduki rakyat tidak akan dilaku-
kan pembaharuan/perpanjangan hak melainkan harus diselesaikan
terlebih dahulu tentang masalah penggarapan-penggarapannya.
Para penggarap memperoleh prioritas pertama dan utama untuk
memohon hak atas tanah yang didudukinya. Aspek keadilan menja-
di pertimbangan utama dalam penyelesaian tanah-tanah garapan
disamping keseimbangan bagi kedua belah pihak.
Dari sudut pemilik HGU, adanya ketentuan dalam surat kepu-
tusan pemberian perpanjangan jangka waktu HGU yang mengeluar-
kan areal seluas 573,41 hektar di Kota Pematangsiantar menunjuk-
kan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan
hukum bagi pemilik tanah perkebunan. Jika untuk setiap areal HGU
yang akan berakhir haknya dan terdapat reklaiming, kemudian
pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan areal yang direk-
laiming tersebut dari areal HGU, maka lambat laun tanah-tanah
perkebunan yang ada dengan HGU akan habis. Hal ini sangat mere-
sahkan pihak pengusaha perkebunan karena tidak adanya jaminan
kelangsungan usaha perkebunan, lemahnya jaminan keamanan, dan
kepastian hak pemilik HGU. Akhirnya, untuk jangka panjang tidak
saja merugikan pemilik HGU, tetapi juga bagi para penanam modal
di bidang perkebunan sehingga tidak akan ada lagi pengusaha-
pengusaha yang berminat untuk berusaha di bidang perkebunan
yang akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Pasal 10 ayat (3) secara tegas melarang pemindahan hak atas tanah
usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha
yang kurang dari luas minimum yang diperlukan. Ketentuan ini
harus dilanggar pihak perkebunan jika harus melaksanakan ke-
wajiban yang ditegaskan dalam surat keputusan pemberian
perpanjangan HGU diktum KETIGA butir a yang mewajibkan bahwa
pihak perkebunan melepaskan areal seluas 126,59 hektar yang