Page 42 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 25

HGU PTPN III (Persero), maka Kebun Bangun masuk dalam 2 (dua)
wilayah yaitu Kota Pematangsiantar seluas 700 hektar dan sisanya
seluas 895,8 hektar masuk dalan wilayah Kabupaten Simalungun.
Sebagian areal perkebunan yang semula berada di Kabupaten
Simalungun menjadi masuk dalam wilayah Kota Pematangsiantar,
sehingga rincian areal perkebunan menjadi sebagai berikut.

Tabel 6: Luas Areal Perkebunan Setelah Perubahan Batas Wilayah
Administrasi Karena Adanya Rencana Tata Ruang
No Letak Tanah Luas awal (Ha)
1. Kab. Simalungun 895.80
2. Kota Pematangsiantar 700,00
J u m l a h 1.595,80
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, 2016

Penyusunan RTRW sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Tata Ruang. Selanjutnya RTRW yang digunakan di Kota Pematang-
siantar saat ini berdasarkan Perda no 7 tahun 2003 tentang RTRW.
Hanya saja ada perbedaan dengan RTRW yang akan disusun nanti.
Jika dalam Perda no 7 belum diatur pola ruang dan strukturnya.
Sementara di RTRW yang dirancang sudah diatur dengan jelas,
seperti 30% dari lahan yang ada harus diperuntukkan untuk ruang
terbuka hijau (RTH). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pematangsiantar tahun 2011 – 2031.
Dengan belum ditetapkannya RTRW Kota Pematangsiantar
menjadi kendala bagi penyelesaian masalah terkait dengan penga-
turan tanah-tanah eks HGU PTPN III tersebut. Hal ini disebabkan
karena Proses pengajuan RTRW melalui persetujuan substansi dari
Menteri Pekerjaan Umum (PU), disini sudah diajukan sejak tahun
2011 dan masih berlanjut dengan penggodokan Rancangan Pera-
turan Daerah (Ranperda) RTRW dan diajukan ke DPRD. Kondisi
Kota Pematangsiantar secara strukturnya terdiri dari 30% perke-
bunan. 30% pertanian, 10% fasilitas umum, dan sisanya untuk
pemukiman, perkantoran dan transportasi. Namun kenyataannya
RTRW tahun 2011 – 2031 Kota Pematansiantar sampai saat ini belum
disetujui. Sehingga berpengaruh pada kepentingan rakyat berkaitan
dengan hak-hak yang dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat dibe-