Page 43 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

26 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

rikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tanah tertentu yang
berada di atas areal tanah bekas HGU.
Dalam hal ini kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak
yang dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat diberikan oleh negara
kepada rakyatnya atas obyek tanah tertentu yang berada di atas
areal tanah bekas HGU. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
pasal 14 ayat (1) yang menyatakan “Pemerintah membuat Rencana
Umum persediaan, peruntukan bumi, air dan ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Idealnya atas dasar pasal 14 (1) dan (2) UUPA tersebut
kemudian diterbitkanlah Undang-Undang tentang Penataan Ruang,
yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah diperbaiki
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian dalam
Pasal 14 ayat 2 : “Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1)
Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggu-
naan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan
keadaan daerah masing-masing. Hal ini sebagai latar belakang
pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya mengenai kewenangan
daerah dalam mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya masing-masing.
Hal ini tentunya menjadi kendala untuk memberikan kepastian
hukum tentang penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Pema-
tangsiantar.
Demikian juga daerah-daerah lain, penetapan tata ruang wila-
yah provinsi dan kabupaten masih berjalan lambat karena sampai
tahun ini saja masih banyak daerah yang belum menetapkan
RTRWP maupun RTRWK. Sebagai solusinya, instansi terkait harus
segera menuntaskan kebijakan ini sebagai acuan pembangunan dan
alokasi ruang untuk kehidupan, yang dapat dijadikan dasar dalam
penempatan perijinan, pemanfaatan ruang, dan administrasi perta-
nahan supaya dapat mendorong investor untuk berinvestasi. Begitu
pentingnya, kepastian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten
ini untuk segera diselesaikan mengingat pelaku usaha perkebunan
dan pertambangan seringkali dihadapkan kepada status lahan dan
kawasan hutan. Dengan demikian penyelesaian RTRWP dapat men-