Page 38 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 21

sasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959. Pengelolaannya
kemudian diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara-Baru
(PPN-Baru), terakhir kepada PTP IV (sekarang PTPN III (Persero)
Kebun Bangun terletak di Kecamatan Siantar Kabupaten Sima-
lungun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah
Tingkat II Pematangsiantar dan Daerah Tingkat II Kabupaten
Simalungun, tanah perkebunan tersebut masuk menjadi wilayah
administrasi Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Pema-
tangsiantar.
Selama berdirinya Perkebunan di areal Martoba ini telah terjadi
peralihan perusahaan/penggantian nama perusahaan sebagai
berikut.

Tabel 4: Kronologi PTPN III
No Tahun Nama Perusahaan/pengelola
1 1910 - 1942 Dikelola Perusahaan Perkebunan Horrison
Crosfield LTD
2 1942 - 1945 Dikuasai bala tentara Jepang
3 1948 – 1953 Diusahakan kembali oleh Horrison Crosfield
LTD
4 1953 - 1960 Dikelola Perusahaan-perusahaan Perkebunan
BIN
5 1960 - 1964 Dikelola Perusahaan Perkebunan Negara Sumut
6 1964 - 1969 Dikelola Perusahaan Perkebunan PNP VI
7 1969 - 1996 Dikelola Perusahaan Perkebunan PTP IV
8 1996 - Sekarang Dikelola Perusahaan Perkebunan PTPN III

Areal konsesi perkebunan Simbolon (PTPN III) di areal HGU
Nomor 1 Khusus Afdeling III Martoba semula seluas 3.858,52 hektar.
Berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.42/HGUDA/80. Luas areal ini secara terus menerus mengalami
penciutan karena pendudukan dan penggarapan rakyat atas areal
tersebut. Pendudukan dan penggarapan tanah-tanah perkebunan
ini marak terjadi pada saat pendudukan Jepang. Sebagaimana
dikemukakan Mubyarto dkk, (1991: 45) bahwa Jepang telah
mengakibatkan rusaknya sejumlah perkebunan.