Page 36 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 36
Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 19
belum dapat dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara karena
belum ada ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang. Tanpa
ijin pelepasan aset dari Menteri Negara BUMN, maka status
tanah/aset PTPN-II tersebut tetap dalam keadaan status-quo.
Menindaklanjuti SK Kepala BPN Nomor 42, 43,
44/HGU/BPN/2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, terkait dengan
pelepasan aset, Gubernur Sumatera Utara telah 5 (lima) kali
menyurati Menteri Negara BUMN melalui Direktur Utama PTPN-II
17
memohon ijin pelepasan aset, dan juga telah membentuk kelom-
pok kerja (Pokja) bedasarkan SK Nomor 188.44/236/ KPTS/2011
tanggal 11 Maret 2011 yang bertugas melakukan inventarisasi atas
tanah yang dikeluarkan dari HGU dan melakukan seleksi terhadap
masyarakat yang mendapatkan prioritas atas areal 5.873,06 Ha.
Demikian juga upaya penyelesaian masalah untuk pencoretan
aset telah dilakukan rapat 2 (dua) kali di Kantor Wakil Presiden RI
yakni:
1) Rapat pada tanggal 8 Maret 2012 yang dipimpin oleh Deputi
Seswampres Bidang Politik, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar
dengan kesimpulan: (a) sepakat masalah tanah ex HGU PTPN II
dapat diselesaikan; (b) dibentuk tim penangangan permasalahan
penghapusan aset yang terdiri dari pemerintah pusat, Pemerin-
tah Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/kota.
2) Rapat pada tanggal 21 Maret 2012 yang dipimpin oleh Staff Ahli
Wapres Sofyan Jalil (kini menteri ATR/BPN) dan Dewi Fortuna
Anwar dihadiri Deputi II BPN-RI, Kakanwil BPN Provinsi
Sumatera Utara, Direktur Utama PTPN-II, dengan kesimpulan:
(a) Direktur Utama PTPN-II segera membuat rekomendasi
kepada Wapres mengenai pencoretan aset atas tanah eks.
HGU PTPN-II seluas 5.873,06 Ha dengan catatan seluas
1.900 Ha yang dikuasai oleh PTPN-II di areal eks. HGU
PTPN-II dapat dimohonkan menjadi HGU.
(b) Rekomendasi pencoretan aset eks. HGU PTPN-II sudah
dapat diselesaikan dan dikirim kepada Wapres paling lama 2
minggu sejak pertemuan di atas.
17 Surat Gubernur No. 593/2582/2003, No. 593/0763, No. 593/6193, No.
593/6969, No. 593/11900.
