Page 31 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

14 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

gai berikut. Pertama, secara historis riwayat penguasaan tanah/aset
PTPN-II (berasal dari PTP-IX) semula berasal dari Konsesi (Acta van
concessie tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan
didaftar di Kantor Residen, tercatat dikuasai dan dipergunakan
untuk perkebunan tembakau Deli oleh NV. Verenigde Deli
Maatschapppij (VDM). Luas seluruhnya adalah 250.000 Ha yang
lokasinya berada antara Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang
sampai Sungai Wampu di Kabupaten Langkat. Semua arealnya
ditanami tembakau yang terkenal dengan Tembakau Deli. Kedua,
PTPN-II (berasal dari PTP-II), semula berasal dari hak konsesi yang
tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tanaman
keras oleh NV. Sanembah Maatchappij dan NV. Deli Maatchappij,
15
seluas 540 Ha, tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota.
Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 86 tahun 1958, perusahaan-perusahaan milik Belanda,
termasuk NV. Verenigde Deli Maatschapppij, Sanembah Maatchappij
dan NV. Deli Maatchappij dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dan
dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Indonesia.
Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi termasuk seluruh harta
kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap
atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang. Dengan
demikian, seluruh harta kekayaan bekas perusahaan Belanda terma-
suk hak atas tanahnya yang berstatus hak konsesi menjadi milik
negara Indonesia.
Sejarah perkebunan PTPN-II, antara lain dapat dilihat dari
evolusi nama perusahaan tersebut, semula merupakan perusahaan
milik Belanda bernama NV. Verenigde Deli Maatschaapij (VDM),
setelah dinasionalisasi sekaligus nama perusahaan mengalami
pergantian sebagai sebagaimana dalam alur berikut.

Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 13).
15 Dokumen Panitia B Plus, Masalah Tanah PTPN II, Kanwil BPN Provinsi
Sumatera Utara, Medan.