Page 26 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 9

terbukti telah menghalangi kebijakan pertanahan lebih luas terha-
dap tanah-tanah eks-HGU?
Jika hak prioritas dipertahankan, kepada siapa prioritas itu
diberikan? Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum
perusahaan, kebijakan prioritisasi ini bersifat ‘kebijakan politik’
6
preferensial dengan pertimbangan ekonomi yang lebih utama.
Prioritisasi lebih sebagai kebijakan yang bersifat preferensial
daripada kepatuhan dalam menjalankan regulasi, tampak nyata
tatkala kebijakan perpanjangan hak tersebut diperkarakan hingga
masuk ke tingkat Mahkamah Agung. Terdapat putusan yang
memenangkan gugatan penerbitan Hak Guna Usaha, yakni Putusan
PTUN MEDAN Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN Tahun 2010 menya-
takan mengabulkan gugatan Para Penggugat, yakni Kelompok Tani
Desa Air Hitam. Sebagai pihak Tergugat I adalah Direktur PTP
Nusantara IV, dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Simalungun.
Dalam putusan di atas pengadilan menyatakan batal Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu SK HGU No-
mor: 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pemberian
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; menyatakan batal
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 13 Nopember 2003
terletak di Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja,
Kabupaten Simalungun, Surat Ukur Nomor 1/Dolok Sinum-
bah/2003/ tanggal 11 Nopember 2003, luas 6.332,97 Ha atas nama
PT. Perkebunan Nusantara IV; memerintahkan Tergugat I untuk
mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI,
SK HGU Nomor: 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003
tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
atas tanah terletak di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera

6 Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum perusahaan,
prioritisasi ini diberikan pada perusahaan pertambangan (PT Krakatau Steel)
yang dinilai lebih merepresentasikan kepentingan nasional dibanding
perusahaan perkebunan (HGU Kubangsari). Lihat,
http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-
pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml,
diakses 20 Januari 2015.