Page 23 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

6 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

keperdataan yang masih melekat di atas tanah yang telah dikelola,
dimanfaatkan, dan didayagunakan sejak lama tersebut. Istilah hak
prioritas sendiri sebenarnya tidak ditemukan di dalam regulasi ini.
Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar dari kedua regulasi
tersebut. Permendagri No. 3 Tahun 1979 menyertakan syarat yang
ketat terhadap pembaharuan hak, memberi batas-batas, dan mem-
buka peluang pemberian hak kepada pihak lain (masyarakat) yang
menguasai atau dialihkannya tanah untuk kepentingan umum (lihat
Pasal 7). Sementara, PP Nomor 40 Tahun 1996 secara eksplisit mem-
buka peluang perpanjangan dan pembaharuan dari jangka waktu
yang sebelumnya telah ada (Pasal 8), sehingga, dengan perpan-
jangan dan pembaharuan itu, secara total perusahaan berpeluang
memiliki HGU hampir seusia erpacht seperti pada masa kolonial.
Perbedaan lain adalah tafsir mengenai kepada siapa prioritas
itu diberikan. Permendagri No. 3 Tahun 1979 (tertanggal 22 Agustus
1979) yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 32
Tahun 1979 (tertanggal 8 Agustus 1979) khususnya dalam soal HGU,
sebenarnya adalah upaya untuk menyelesaikan pendudukan oleh
rakyat atas tanah-tanah perkebunan yang terjadi sejak masa Jepang
dan belum terselesaikan pada akhir pemerintahan Presiden Soekar-
no. Sekali lagi, kedua regulasi ini memberi batas yang ketat. Pasal 4
Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan
dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-
Hak Barat, menyatakan bahwa “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal
konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau
dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih
tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha
pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendu-
dukinya”. Ini dipertegas kembali dalam Pasal 5 mengenai Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai, “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah
menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan
kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyara-
tan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang
hak tanah”. Ketentuan tersebut di atas diperkuat dengan Pasal 10
ayat (1) Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang maksudnya sama,