Page 20 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 3

negara. Tanah seluas seluas 5.873,06 hektare tersebut sebenarnya
telah dikeluarkan dari perkebunan berdasarkan SK BPN RI No 42;
43; 44/ 2002 dan SK BPN No. 10 Tahun 2004, Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 188.44/23G/KPTS/2011 tentang Kelompok
Kerja Penanganan Areal yang dikecualikan dari Pemberian Perpan-
jangan Hak Guna Usaha PTPN II (Eks HGU PTPN II). Namun
sampai sekarang pihak perusahaan masih belum terima dan
menganggap bahwa mereka masih memiliki hak prioritas untuk
mendapatkan perpanjangan masa HGU.
Apa yang digambarkan di atas tidak terlepas dari pemahaman
mengenai ‘hak prioritas’ dan ‘hak keperdataan’ yang masih melekat
pada pemegang hak lama (existing). Telaah kritis mengenai dua isu
ini diperlukan guna memahami peta persoalan serta berbagai tafsir
yang melingkupinya.
Kasus yang sama dihadapi di tanah bekas HGU PTPN III di
Pematang Siantar. Demikian pula kasis di tanah bekas HGU PT.
London Sumatera di Simalungun.
Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini berupaya mendes-
kripsikan tentang kebijakan yang dilaksanakan dalam mengatur
tanah eks-HGU PTPN II dan PTPN III sebagai contoh perusahaan
BUMN; gambaran proses pelepasan tanah bekas HGU PT. London
Sumatera sebagai contoh dari perusahaan swasta; dan subyek yang
diprioritaskan dalam menggunakan dan menghaki tanah bekas HGu
tersebut.

B. Hak Prioritas dan Hak Keperdataan
Kebijakan mengutamakan pihak tertentu dalam memberikan hak
bekas Hak Guna Usaha selama ini didasarkan pada tafsir dengan
apa yang disebut sebagai ‘Hak Prioritas’. Dengan istilah ini, peme-
rintah (cq. Badan Pertanahan Nasonal) memiliki kebijakan berupa
memprioritaskan pemegang hak yang ada (existing) yakni perusa-
haan (badan hukum) untuk memperpanjang dan memperbarui hak
tersebut. Perusahaan sebagai subyek hak yang telah berinvestasi
(dalam pengertian modal) di atas tanah HGU tersebut lebih di-
prioritaskan daripada (calon) subyek hak yang lain. Masyarakat
yang telah melakukan pengolahan (verwerking) tanah terlantar