Page 16 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria xv

Tanah, dan Pemilikan Tanah sehingga menimbulkan berbagai kontra
produktif bagi pembangunan itu sendiri. Dampaknya, muncul penye-
lewengan perizinan tata ruang antara yang berdampak pada
kerusakan lingkungan dan ekologi, alih fungsi lahan yang tidak sesuai
dengan existing penggunaannya, dan ujungnya konflik dan sengketa
antar warga.
Rumusan yang perlu diperhatikan adalah perencanaan yang
komprehensif, keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pembangunan, agar tercipta tata ruang yang ideal. Untuk memulai
perencanaan mutlak sebuah kajian evaluasi secara tuntas, sebelum
pemerintah daerah menempuh sikap untuk rancangan dan pelaksa-
naan pembangunan. Dan cukup penting melibatkan peran serta
sektoral dan masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang
Wilayah harus benar-benar diperhatikan. Mengintegrasikan rencana
tata ruang harus mengharmoniskan terlebih dahulu kelembagaan
dengan cara memperkuat koordinasi. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN menjadi leader untuk menciptakan cita-cita tersebut.
Itulah lima dari enam tema penelitian Sistematis 2016 yang
dilakukan oleh PPPM-STPN. Semoga ide dan gagasan serta tawaran
alternatif rumusan kebijakan di atas sebagaimana bisa dilihat secara
utuh dalam buku ini, dapat memantik diskusi dan rumusan kebijakan
secara lebih luas.
Terima kasih kepada para Peneliti Sistematis 2016 yang telah
melakukan pekerjaannya dengan baik. Semoga hadirnya buku ini
dalam bentuk ringkas dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
manfaat yang luas. Kepada teman-teman PPPM yang mensupport
pengelolaan Penelitian Sistematis 2016 (Mbak Asih, Bu Tari, dan Pak
Sugi), terima kasih atas kerja kerasnya selama membantu penge-
lolaan penelitian ini, semoga amal baiknya mendapat balasan yang
setimpal.

M. Nazir Salim
Manajer Penelitian Sistematis 2016