Page 15 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

xiv M. Nazir Salim (Pengantar Penyunting)

yang lengkap dan terpercaya, dibutuhkan dukungan dari Stake
holders pertanahan yang bersinergi membangun satu visi, bahwa
pendaftaran tanah harus berorientasi kepada dukungan terhadap
masyarakat lemah sehingga mereka mampu untuk memperbaiki
kesejahteraannya.
Atas realitas di atas, peneliti tim ini meyakini, Percepatan
Pendaftaran Tanah merupakan sebuah proses yang integral sehingga
percepatan pendaftaran tanah bukan semata mengganti sarana dan
prasarana, melainkan lebih pada perubahan paradigma dalam mela-
kukan pendaftaran tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
sebagai panglima dalam pendaftaran tanah seyogyanya dapat segera
mengambil peran dengan berfokus pada penyiapan kebijakan-kebi-
jakan dan peraturan-peraturan yang mendukung dengan memper-
hatikan prinsip-prinsip fit for purpose (tepat guna) dalam sistem
pendaftaran tanah di Indonesia. Beberapa rumusan detil sebagai-
mana digambarkan dalam penelitian ini layak untuk dipertim-
bangkan oleh pengambil kebijakan sebagai modal untuk merumus-
kan langkah-langkah kongkritnya.
Tema Kelima, gagasan tentang Integrasi Perencanaan Tata
Ruang semakin menguat melihat fakta di lapangan ego sektoral
semakin terlihat. Hal ini menjadi isu strategis dalam merumuskan
kebijakan perencanaan tata ruang agar setiap penataan ruang harus
saling menegasikan antar berbagai sektor yang berkepentingan. Apa
yang sudah dirumuskan dengan menempatkan satu lembaga antara
pertanahan dan tata ruang perlu didukung dan diperkuat agar disain
tata ruang tidak berjalan masing-masing.
Sejauh ini, penyusunan Perencanaan Tata Ruang Wilayah telah
mengesampingkan unsur-unsur pertanahan, baik ditinjau dari sisi
penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini
dapat dilihat dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang Wilayah
yang tidak pernah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tentang bagaimana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang
ada serta, pemilikan dan penguasaan tanah baik oleh masyarakat,
Badan Hukum, Instansi Pemerintah tidak menjadi pertimbangan
dalam penyusunan perencanaan tersebut. Padahal dengan menga-
baikan masalah penggunaan tanah, Pemanfaatan Tanah, Penguasaan