Page 10 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria ix

Manusia, infrastruktur hukum, atau terkait dengan tafsir yang tidak
tunggal di dalam praktik di lapangan. Persoalan di atas ingin didekati
dalam kerangka bagaimana menata struktur agraria yang adil untuk
kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan dua isu besar di atas, Penelitian Sistematis Tahun
2016 mencoba didisain untuk menemukan titik temu antara praktik
kebijakan di lapangan dengan infrastruktur hukum yang ada agar
bisa mempermudah di dalam pelaksanaannya. Khusus untuk tema
Reforma Agraria belum menjadi bagian dari tema penelitian tahun
ini karena keterbatasan ruang dan dukungan dana dari lembaga.
Untuk itu fokus pada persoalan solusi pelayanan publik untuk
menjamin keadilan bagi masyarakat, baik dalam konteks pem-
benahan infrastruktur hukum dan evaluasi kebijakan serta alternatif
tawaran kebijakan dan penyelesaiannya. Secara khusus Penelitian
Sistematis PPPM mengangkat 6 tema utama untuk menjawab
sebagian persoalan yang ada di bawah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN:
1. Hak Prioritas dan Penyelesaiannya (Merumuskan Kebijakan
Tanah Bekas Hak);
2. Tema Penyelesaian Pendaftaran Tanah Adat dan Penataan Ruang;
3. Penyelesaian Administrasi Penguasaan Tanah Batam (Solusi HPL
di Kota Batam dan Kampung Tua);
4. Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematik (Evaluasi Kebijakan);
5. Integrasi Penataan Ruang: Penggunaan dan Pemanfaatan—
Penguasaan dan Pemilikan;
6. Solusi Kebijakan atas Kendala Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum.

B. Temuan Para Peneliti
Enam topik di atas kini sudah berada di tangan Ibu/Bapak untuk
diperiksa sebagai bahan kajian maupun untuk mengumpan alternatif
kebijakan. Secara ringkas penyunting akan mencoba untuk mengan-
tarkan apa sebenarnya temuan para peneliti di lapangan dan bagai-
mana kajian ini harus ditempatkan dalam konteks/ranah kebijakan.