Page 9 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengantar Penyunting
JALAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA:
(Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Tanah Adat, Penataan
Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan
Integrasi Tata Ruang)

A. Pengantar
Persoalan “Pertanahan dan Agraria” dalam konteks lebih luas
memasuki babak baru dalam hal tuntutan percepatan pelayanan
untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Awal tahun 2016, Presiden
Joko Widodo dengan serius meminta kepada Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
agar segera mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia. Hal
itu kembali ditegaskan dalam paket kebijakan ekonomi XII yang
diumumkan tanggal 28 April 2016, salah satunya agar Menteri Agraria
mempercepat, memperpendek, dan mempermudah jalur dan sistem
administrasi pendaftaran tanah. Sekilas tuntutan itu tampak mudah,
akan tetapi bisa jadi tidak sebanding dengan infrastruktur hukum
dan SDM yang tersedia, padahal infrastruktur hukum itu sendiri
mengalami berbagai persoalan dalam tataran praktik di lapangan,
terutama ketidakseragaman dalam tafsirnya.
Sejauh ini, setidaknya ada dua hal yang yang menjadi topik besar
dan konsentrasi Kementerian ATR/BPN di dalam menjalankan
kebijakan di lapangan, pertama persoalan Reforma Agraria, kedua
terkait infrastruktur hukum di dalam pelayanan publik dan pengu-
atan hak rakyat (percepatan pendafataran tanah, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, pengakuan hak masyarakat hukum adat,
dan infrastruktur hukum atas penataan ruang). Dua hal ini menjadi
konsentrasi kelembagaan dalam rangka menata bagaimana akselerasi
melayani masyarakat agar keadilan agraria bisa diupayakan secara
maksimal. Apakah problem mendasarnya terletak pada Sumber Daya

viii