Page 6 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PPPM-STPN)

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah meng-
anugerahi segenap karunia-Nya sehingga kegiatan Penelitian Siste-
matis STPN 2016 ini telah berjalan lancar dan menghasilkan—
ringkasan—laporan penelitian yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengambilan kebijakan pertanahan khususnya dan
kajian pertanahan/keagrariaan Indonesia umumnya. Penelitian Sis-
tematis tahun ini mengangkat enam tema yang kemudian bisa
dikelompokkan dalam dua tema utama, yakni solusi kebijakan
problem pertanahan (Penyelesaian Tanah Bekas Hak, HPL Kota
Batam, Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat Kalteng, dan Perce-
patan Pendaftaran Tanah) dan Integrasi Tata Ruang (menuju
penataan integratif). Secara spesifik, dua tema tersebut diturunkan
menjadi 6 tema penelitian: “Hak Prioritas (Tanah Bekas Hak) dan
Penyelesaiannya”, “Tema Penyelesaian Pendaftaran Tanah Adat
(Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat)”, “Penyelesaian Adminis-
trasi Penguasaan Tanah Batam (Penyelesaian Problem HPL Kota
Batam)”, “Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematik (Evaluasi Kebijakan)”, “Integrasi Penataan Ruang: Peng-
gunaan dan Pemanfaatan—Penguasaan dan Pemilikan”. Satu tema
yang tidak ikut dipublikasikan dalam buku ini adalah “Solusi
Kebijakan atas Kendala Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum”. Atas permintaan penulisnya, hanya bersedia membuat
laporan akhir, namun tidak membuat ringkasan publikasinya.
Dalam penyelenggaraan penelitian yang dikoordinir oleh PPPM-
STPN, beberapa tahapan dan proses penelitian dimulai dari awal
hingga akhir sebagai berikut:
1. Tema-tema penelitian disusun dari kebutuhan real kelembagaan
internal STPN serta diturunkan dari Rakernas Kementerian Agra-
ria dan Tata Ruang/BPN 2016;

v