Page 14 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria xiii

dalam hal tanah di Batam, karena jika BP Batam yang diberi
wewenang untuk mengelola Batam berikut tanah-tanah di atasnya,
perlu menertibkan administrasinya lebih dahulu agar kedudukan dan
statusnya jelas. BP Batam mengklaim sebagai pemilik tunggal HPL,
namun bukti administratif yang dimiliki masih sangat terbatas,
padahal perintah Kepres, BP Batam harus mendaftarkan tanahnya
dalam bentuk status hak (HPL). Tanpa kejelasan batas, RTRW, dan
status dan kedudukan tanah di Batam, baberapa persoalan terus
muncul. Warga Kampung Tua merasa jauh lebih dulu hadir sebelum
BP Batam berada di Batam. Oleh karena itu atas nama keadilan
kepada masyarakat, minimal warga Kampung Tua, BP Batam harus
segera duduk bersama dengan Pemda dan warga untuk melakukan
penelitian dan penyelesaian persoalan tanah, khususnya mengako-
modir tuntutan warga Kampung Tua. Sementara pendaftaran HPL
menjadi sebuah keputusan mutlak yang harus diselesaikan agar tidak
terus menerus terjadi klaim di tengah masyarakat.
Penelitian Keempat, persoalan percepatan pendaftaran tanah
bukan semata persoalan Sumber Daya Manusia yang terbatas, akan
tetapi dalam studi ini membuat sebuah evaluasi, bahwa terdapat
beberapa persoalan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia
yang menuntut perbaikan secara mendasar. Baik persoalan spasial,
legal, dan institusional.
Salah satu permasalahan yang patut dicermati secara legal
adalah pendaftaran tanah di Indonesia belum mampu memberikan
jaminan kepastian hukum yang mutlak kepada pemilik hak. Hal ini
perlu dipikirkan lebih serius karena setelah lebih dari 70 tahun
merdeka, kita masih diliputi sebuah keraguan yang dalam terkait
persoalan hak atas tanah.
Persoalan lain, faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efekti-
fitas sistem pendaftaran tanah yang berasal dari internal berupa
SDM. Bukan semata problemnya pada kekurangan SDM, tetapi juga
persoalan manajemen SDM karena mengelola pelaksanaan pendaf-
taran tanah bukan persoalan sederhana, namun jika dikelola secara
profesional akan lebih efisien dan mudah bagi percepatan pendaf-
taran tanah. Persoalan internal juga terkait kesejahteraan dan pro-
porsi beban kerja dan tanggung jawab. Ujungnya, penyediaan data