Page 22 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 5

sebelumnya yang dalam kebijakan agraria di masa lalu mengalami
4
proses negaraisasi tanah. Tanah yang telah dinegaraisasi itulah
kemudian diterbitkan hak atas tanah (HGU, HGB, atau HPL),
sehingga perubahan yang terjadi adalah TH1-TN-TH2-TN/TH1.

Bagan. 1 Proses Perolehan HGU
A (tanah hak) dan B (tanah negara-bebas)

Ketentuan yang selama ini dirujuk untuk menjelaskan adanya
tafsir mengenai hak prioritas adalah (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Menge-
nai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi
Hak-Hak Barat; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah. Kedua regulasi ini mengatur mengenai “perpanjangan dan
pembaharuan” hak, yang kemudian melahirkan tafsir mengenai hak
prioritas. Ditambah lagi dengan pemahaman mengenai hak

miliknya namun oleh kebijakan agraria tertentu mengakibatkan tanah itu
tercerabut dari mereka. Pendudukan adalah cara untuk mendapatkannya
kembali.
4 Noer Fauzi, “Meralat Negaraisasi Tanah Adat, Memperbaiki Rute
Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengukuhkan kembali
Eksistensi Negara Bangsa”, Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik, HuMA,
Juni 2012. Edisi online, http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-
konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-
negaraisasi-tanah-adat.html