Page 28 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 11

mempertahankan kebijakan perioritisasi tersebut. Maka akan lebih
adil jika diprioritaskan kepada mereka, masyarakat yang berin-
vestasi melakukan pengolahan (verwerking) terhadap tanah terse-
but. Di sisi lain juga adil kepada perusahaan HGU sebagai evaluasi
sekaligus punishment bagi mereka.
Pengaturan tanah bekas HGU pada prinsipnya dapat dida-
sarkan pada prinsip-prinsip Tata-kelola Pertanahan Demokratis:
empat ciri di antaranya adalah (1) Sadar kelas, berarti memastikan
bahwa dampak kebijakan benar-benar bermanfaat bagi golongan
terlemah pengakses tanah di lingkungan sekitar, sehingga ‘keadilan
agraria’ ditegakkan; (2) Sadar sejarah, berarti transfer baru hak atas
tanah ini perlu dipahami dan peduli pada dinamika historis-panjang
yang telah ada; (3). Sensitif etnis, berarti kebijakan ini tidak mengu-
rangi bahkan meningkatkan hak-hak kelompok etnis terhadap klaim
8
teritorial mereka. Prinsip lainnya dalam pengaturan tanah negara
bekas hak ini adalah menegakkan kedaulatan negara dalam
menguasai tanahnya. Mengingat Indonesia lahir sebagai negara
bangsa (nation-state), maka kedaulatan negara dalam mengemban
amanat ‘Hak Menguasai Negara’ dan mengelola ‘tanah negara’ harus
mengedepankan kepentingan bangsa, yakni himpunan rakyat Indo-
nesia yang telah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu. Jangan
sampai negara tersandera oleh pihak lain (bekas pemegang hak).
Jangan pula negara demi negara itu sendiri (totalitarian state).

C. Bekas HGU PTPN II: Tarik Menarik antara PTPN,
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Secara normatif dinyatakan bahwa perkebunan mempunyai peranan
yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama
dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan
nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi
dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi

8 Sebenarnya ada 8 ciri, sebagaimana diambil dari, Saturnino M. Borras dan
Jennifer C. Franco. Democratic Land Governance and some Policy Recommen-
dations. United Nations Development Programme-Oslo Governance Centre-
Democratic Governance Group Bureau for Development Policy, 2008