Page 30 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 13

Tengah dengan 250 kasus, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kali-
mantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan
12
Selatan 34 kasus. Pada umumnya konflik perkebunan melibatkan
perusahaan perkebunan, masyarakat adat dan lokal, aparat ke-
amanan,trend konflik perkebunan terus meningkat.
Demikian juga dengan konflik perkebunan PT Perkebunan II
(PTPN II) dengan masyarakat Sumatera Utara menjadi sumber
konflik terbesar di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Konflik
mengakibatkan timbulnya masalah keamanan, aksi unjuk
rasa/demonstrasi besar-besaran menuntut penyelesaian garapan.
Pendudukan di lapangan oleh masyarakat bahkan telah menguasai
areal HGU maupun Eks HGU PTPN II, penerbitan Surat Keterangan
Tanah di atas tanah HGU maupun eks HGU PTPN II yang dike-
luarkan Kepala Desa dan Camat, bahkan terjadi jual beli di bawah
tangan kepada Pihak Ketiga. Adanya putusan Pengadilan maupun
Mahkamah Agung di atas Tanah Eks HGU PTPN II yang dime-
nangkan oleh Pihak Masyarakat, adanya areal HGU PTPN II yang
dialihkan dengan sistem divestasi, terjadinya bentrok fisik di
lapangan antara kelompok masyarakat dengan Karyawan PTPN II.
Bukan hanya konflik terjadi di lapangan, permasalahan hukum
juga menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan hukum yang
menjadi “biang permasalahan” atau adalah adanya klausula ijin
pelepasan aset yang terdapat pada diktum ke tiga dan ke empat SK
Kepala BPN, terkait pelepasan 5.873,06 Ha lahan eks HGU PTPN II.
Klausula ini yang menjadi sumber konflik pertanahan pada kasus
13
PTPN II di Sumatera Utara.

1. Dasar Penguasaan Tanah PTPN-II dan Pemasalahannya
Riwayat penguasaan atas tanah PTPN-II semula berasal dari
14
peleburan/pengabungan PTP-IX dan PTP-II, dengan uraian seba-

12 Ibid.
13 Banyak permintaan baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPR
RI dan DPRD serta kelompok masyarakat agar BPN merivisi SK BPN tersebut
dengan menghilangkan klausula harus adanya ijin pelepasan aset yang tersebut
dalam dictum ketiga atau keempat Kepala BPN. (Dokumen Panitia B Plus,
Masalah Tanah PTPN II, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Medan).
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan