Page 29 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 29

12    AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

                                                                  9
            pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan.   Fungsi
            perkebunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
            dengan tujuan akhir meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
            rakyat, tetapi juga punya fungsi yang lain, yaitu fungsi ekologi dan
            fungsi  sosial  budaya.  Ekologi  yaitu  pemanfaatan  dan  pelestarian
            sumber daya lama, sedangkan fungsi sosial budaya, yaitu hubungan
            harmonis antara stakeholders atau pemangku kepentingan. Hal ini
            ditandai  dengan  adanya  kerjasama  antara  perusahaan  perkebunan
            dengan  masyarakat  sekitar,  dengan  penduduk  sekitar,  dengan
            buruh juga atau pekerja, juga dengan stakeholders lainnya. Hal ini
            menimbulkan  sektor  perkebunan  sebagai  perekat  dan  pemersatu
                   10
            bangsa.
                 Demikian adalah bunyi norma yang ada dalam peraturan per-
            undang-undangan, akan tetapi tidaklah demikian prakteknya di la-
            pangan  dan  di  hadapan  masyarakat  dalam  kehidupannya  sehari-
            hari. Terdapat banyak konflik perkebunan di hampir semua kepu-
            lauan di Indonesia. Konflik di sektor perkebunan adalah salah satu
            konflik  tertua  dalam  sejarah  konflik  agraria  di  Indonesia.  Konflik
            sektor perkebunan sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda,
            dan terus berlangsung hingga saat ini, kini perkebunan-perkebunan
                                                                          11
            warisan  Belanda  tersebut  melahirkan  konflik-konflik  baru.
            Berdasarkan  catatan  Sawit  Watch,  konflik  di  sektor  perkebunan
            mencapai tak kurang 717 konflik. Konflik ini meliputi konflik lahan,
            kemitraan dan lingkungan. Umumnya konflik di sektor perkebunan
            sawit  berlangsung  dengan  melibatkan  perusahaan  perkebunan,
            masyarakat  adat  dan  lokal,  aparat  keamanan  dan  pasukan
            paramiliter  binaan  perusahaan.  Trend  konflik  perkebunan  terus
            meningkat. Sawit Watch Tahun 2014 sudah mengidentifikasi konflik
            di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik,
            dengan  urutan  pertama  banyaknya  konflik  ditempati  Kalimantan


               9   Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014
            tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
            308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
               10   Putusan  Nomor  55/PUU-VIII/2010    dan  Putusan  Nomor  122/PUU-
            VIII/2015    Pengujian  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004    dan  Undang-
            Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
               11  Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014,Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik
            di Sektor Perkebunan Sawit,  Tandan Sawit, Edisi No. 8 Desember 2014, hlm. 3.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34