Page 32 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 15

Demikian juga terhadap NV. Verenigde Deli Maatschapppij
(VDM), Sanembah Maatchappij dan NV. Deli Maatchappij, setelah
dinasionalisasi berubah menjadi PPN Sumut-V dan PPN aneka
Tanaman II, selanjutnya menjadi PTP-II, lalu direktrukturisasi
dengan PTP-IX menjadi PTPN-II.
Terhadap status hak atas tanahnya, setelah diundangkan UUPA
(Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi), tanah-tanah yang
berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak
Guna Usaha (HGU). Untuk PTPN-II eks PTP IX, Berdasarkan
Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni
1965 telah diberikan HGU Kepada PPN Tembakau Deli atas tanah
seluas 59.000 Ha dari tanah eks. konsesi yang semula seluas 250.000
Ha, sisa tanah seluas 181.000 Ha (sudah termasuk di dalamnya
125.000 Ha yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan SK Menteri
Dalam Negeri No. Agr/12/5/14/1951), selanjutnya ditegaskan menjadi
obyek landreform dan didistribusikan oleh pemerintah kepada yang
berhak. Demikian juga PTPN-II eks PTP-II, sebelumnya pernah
dilakukan pengurangan 1/3 areal tanaman keras dari 540.000 Ha,
yakni 180.000 Ha untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah
16
guna didistribusikan.
Terhadap distribusi tanah perkebunan PTPN-II (berasal dari
eks.PTP-IX dan eks.PTP-II) merupakan kebijakan pemerintah untuk
mengakomodasi penggarapan rakyat di atas tanah perkebunan.
Untuk menjelaskan pengeluaran tanah PTPN-II dan pendistribu-
siannya dapat diuraikan dari masing-masing kebun eks.PTP-IX dan
eks. PTP-II.

a) Terhadap tanah eks. PTP.IX, eks.PPN Tembakau Deli eks.
Konsesi VDM semula seluas 250.000 Ha, dilakukan pengurangan
secara bertahap sebagai berikut:

16 Ibid.