Page 35 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

18 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

2000 dan diubah sesuai SK No. 593.4/2060/K 2000 tanggal 17 Mei
2000 yang bertugas meneliti klaim-klaim/tuntutan yang diajukan
oleh masyarakat, namun dalam “Panitia B Plus” tersebut PTPN II
sebagai pemohon tidak diikut sertakan.
Rekomendasi Panitia B Plus terhadap permohonan perpan-
jangan jangka waktu HGU yang diajukan oleh PTPN II diperpanjang
seluas 56.341,8463 Ha, sedangkan yang tidak diberikan perpan-
jangan HGU seluas 5.873,0580 Ha.
Dari Areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang seluas
5.873,06 Ha peruntukannya terdiri dari berbagai kepentingan beri-
kut.

Tabel 3: Rencana Peruntukan Tanah Bekas HGU PTPN II
No Rencana Peruntukan Kab. Deli Kab. Kota Jumla Luas
Serdang Langkat Binjai (Ha)
1 Tuntutan Rakyat 909,72 467,40 - 1.377, 12
2 Garapan Rakyat 302,26 120,90 122,90 546,12
3 Masyarakat Melayu 200,00 200,00 50.00 450,00
4 Perumahan 441,99 114,04 2,32 558,35
Pensiunan Karyawan
5 RUTRWK 2.219,70 308,47 133,30 2.641,47
6 Pengembangan USU 300,00 - - 300,00
JUMLAH 5.873,06

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor
10/HGU/BPN/2004, jumlah luas 5.873,06 Ha yang tidak diberi lagi
perpanjangan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan
Kota Bijai yang ditegaskan bahwa “tanah tersebut menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan,
penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengunaan tanah kepada
guernur Sumatra Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh
ijin pelepasan aset dari menteri yang berwenang”.

2. Upaya Penyelesaiannya
Sesuai SK Kepala BPN Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan
Nomor 10/HGU/BPN/2004, penanganan khusus pendistribusiannya