Page 37 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

20 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

Namun demikian sampai sekarang belum ada hasil tindak
lanjutnya mengenai rapat-rapat yang telah dilakukan, sehingga
permasalahan sengketa tanah/aset eks. PTPN-II tersebut makin
tidak jelas penyelesaiannya karena sikap dari PTPN-II atau Menteri
Negara BUMN yang tidak bersedia melepaskan tanah/aset PTPN.
Lambatnya penerbitan ijin pelepasan aset dari Menteri BUMN
mengakibatkan permasalahan semakin sulit diselesaikan, karena
penggarapan oleh masyarakat semakin luas termasuk dalam areal
HGU yang diperpanjang, juga mengakibatkan pemerintah Kabu-
paten/kota ada yang telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) kepada pengembang dan ada pembangunan perumahan di
areal PTPN-II baik yang diperpanjang maupun yang telah dikelu-
arkan dari HGU.
Secara yuridis, tanah/aset eks.HGU PTPN-II sesuai Undang-
Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Peru-
sahaan Milik Belanda, sebagaimana Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958
jo. PP No. 2 Tahun 1959 dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) serta SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan
44/HGU/BPN/ 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, memang
merupakan tanah/aset Negara dan baru dapat dilepas apabila ada
pelepasan dan pencoretan aset.
Upaya penyelesaian masalah pertanahan PTPN II salah satunya
adalah Landreform yang pada hakikatnya adalah redistribusi tanah
yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan dan
pemafaatan tanah untuk petani. Pada dasarnya kondisi areal
5.873,06 Ha tersebut sudah tidak seluruhnya merupakan tanah
pertanian, sebagian sudah masuk areal perkotaan. Maka perlu
disiapkan strategi dan perangkat hukum penyelesaian untuk tanah-
tanah yang sudah masuk perkotaan, antara lain dengan pengga-
bungan program redistribusi dengan konsolidasi tanah perkotaan.

D. Bekas HGU PTPN III di Martoba, Pematang Siantar
PTPN III (Persero) Kebun Bangun (dahulu PTP IV) merupakan
bekas konsesi perkebunan Simbolon eks Perusahaan Horison dan
Crossfield (perusahaan perkebunan Inggris) yang menerima konsesi
dari perusahaan perkebunan Belanda kemudian terkena nasionali-