Page 39 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

22 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

Sejak Jepang masuk ke Indonesia (tahun 1942), perkebunan
tersebutditinggalkan pengelolanya dan menjadi tanah terlantar,
sehingga menyebabkan kaum buruh perkebunan tersebut
mengalami pengangguran dan terlantar. Akibat peristiwa ini, para
kaum buruh yang mayoritas transmigran tempo doeloe asal Jawa
Tengah dan Jawa Timur mulai melakukan penggarapan setahap
demi setahap di atas tanah perkebunan tersebut untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Jepang juga memobilisasi para pendatang untuk
menanam padi dan jagung akibat krisis pangan yang dihadapinya
(Budi Agustono dkk, 1997: 49).
Setelah pendudukan Jepang berakhir, dikeluarkan Staatsblaad
1948-110 dengan maksud agar semua okupan tanah perkebunan
segera meninggalkan garapan baru. Akan tetapi dalam
kenyataannya reklaiming terus berkembang ke areal perkebunan.
Areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang terletak di
Kecamatan Siantar Martoba direklaiming oleh masyarakat/pengga-
rap yang tidak memiliki lahan pertanian. Tingginya tingkat
kepadatan penduduk di sekitar areal perkebunan dengan pemilikan
tanah pertanian yang sangat kecil tidak cukup untuk memberikan
penghidupan yang layak bagi petani. Oleh karena itu, pada areal
perkebunan di daerah ini banyak terdapat penggarapan-pengga-
rapan liar (reklaiming).
Penggarapan tanah secara liar terus berlangsung dan semakin
meluas ke areal perkebunan Simbolon sejak zaman Jepang (Tahun
1942) sampai dengan Tahun 1968 hingga mencapai luas 2.566,40
hektar. Sampai dengan tahun 1968, luas areal perkebunan Simbolon
yang masih diusahai pihak perkebunan Simbolon adalah seluas
1.292,12 hektar terdiri dari Afdeling I Simbolon seluas 452,63 hektar,
Afdeling II Bah Kapul seluas 431,08 hektar dan Afdeling III Martoba
seluas 408,41 hektar. Begitu tingginya intensitas garapan masyarakat
di areal perkebunan Simbolon pada masa itu terjadi karena
banyaknya areal perkebunan yang dibiarkan terlantar akibat
ditinggalkan oleh pengusaha Belanda.
Reklaiming areal perkebunan Simbolon dilakukan oleh masya-
rakat baik secara terorganisasi maupun secara perorangan. Organi-
sasi yang ada salah satunya adalah Panitia Pembentukan Tali Air