Page 44 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 27

jadi solusi untuk menekan konflik tumpang tindih lahan diantara
sektor usaha.

2. Perpanjangan HGU PTPN III dan Reklaiming Masyarakat
Permohonan perpanjangan HGU areal PTPN III (Persero) Kebun
Bagun (Eks. Perkebunan Simbolon) diajukan oleh pihak perkebunan
pada tanggal 20 Desember 2002 No.III.11/X/1463/2002 dan diberikan
perpanjangan HGU areal PTPN III (Persero) Kebun Bangun dengan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 Juli
2005 No.102/HGU/BPN/2005 seluas 1.021,77 hektar terdiri dari
126,59 hektar areal yang terletak di wilayah Kota Pematangsiantar
dan 894,68 hektar areal yang terletak di wilayah Kabupaten
Simalungun. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan perpan-
jangan HGU dikeluarkan dari areal HGU tanah seluas 574,53 hektar
di wilayah Kota Pematangsiantar karena tidak dikuasai oleh pihak
perkebunan akibat adanya penggarapan masyarakat (reklaiming)
seluas 573,41 hektar dan untuk kepentingan umum seluas 1,12 hektar
di wilayah Kabupaten Simalungun. Luas tanah yang dikeluarkan
tersebut untuk masing-masing wilayah, lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 7: Luas tanah yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan
Pemberian Perpanjangan HGU Areal PTPN III (Persero) Kebun
Bangun (Eks. Perkebunan Simbolon)
No Letak Tanah Luas awal Dikeluar- Sisa Luas Keterangan
(Ha) kan (Ha) (Ha) dikeluarkan
1. Kab. Simalungun 895.80 1,12 894,68 Kepentingan
Umum
2. Kota Pematangsiantar 700,00 573,41 126,59 Reklaiming
J u m l a h 1.595,80 574,53 1.021,27
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Tahun 2016

Dengan arahan yang menekankan kebijakan pertanahan yang
meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil dan
transparan hendaknya penataan penguasaan tanah perkebunan
PTPN III (Persero) Kebun Bangun sekarang ini harus akomodatif
terhadap tuntutan penggarap yang dipandang dari segi kemanu-
siaan, hak asasi, dan riwayat pemilikan tanahnya itu sendiri pantas