Page 45 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 45

28    AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

            untuk ditingkatkan dari garapan yang “ilegal” menjadi “semi legal”
            akhirnya menjadi “legal”. Namun demikian, dalam pengakuan hak
            keperdataan  (hak  prioritas),  pihak  perkebunan  yang  masih  mem-
            punyai legalitas yang melekat atas tanah perkebunan dalam melega-
            lisasi  tanah  garapan  rakyat  meminta  pemberian  ganti  rugi  yang
            disepakati kedua belah pihak.
                 Pemegang  HGU  diwajibkan  melepaskan  areal  seluas  126,59
            hektar  yang  terletak  di  Kota  Pematangsiantar  dan  atau  diberi
            prioritas  untuk  menyesuaikan  dengan  penggunaan  tanah  yang
            sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Pema-
            tangsiantar  apabila  pembangunan/  pengembangan  segera  dilaku-
            kan.  Areal HGU  tersebut tidak disarankan  lagi untuk  penggunaan
            tanah  perkebunan  melainkan  harus  diubah  ke  penggunaan  tanah
            sesuai  RUTRW  Kota  Pematangsiantar.  Menurut  RUTRW  Kota
            Pematangsiantar, areal tersebut akan dikembangkan menjadi areal
            permukiman  penduduk.  Hal  ini  berarti  pihak  PTPN  III  (Persero)
            Kebun  Bangun  harus  memohon  hak  baru  yang  sesuai  jika  masih
            ingin  menguasai  tanah  itu  (misalnya  Hak  Guna  Bangunan)  atau
            dilepaskan  dan  diserahkan  ke  pihak  lain  dengan  terlebih  dahulu
            memperoleh  ijin  pelepasan  aset  dari  Menteri  yang  berwenang.
            (sesiai Ketentuan diktum KETIGA butir a).
                 Ketentuan diktum KEEMPAT menyatakan bahwa penerima hak
            wajib  membayar  uang  pemasukan    selambat-lambatnya  6  bulan
            sejak  keputusan  ditetapkan  sedangkan  diktum  KEENAM  menya-
            takan  bahwa  surat  keputusan  pemberian  perpanjangan  jangka
            waktu HGU harus didaftar selambat-lambatnya 3 bulan sejak dilu-
            nasinya  uang  pemasukan.  Diktum  KETUJUH  surat  keputusan
            tersebut  mengatakan  bahwa  surat  keputusan  pemberian  perpan-
            jangan  jangka  waktu  HGU  tersebut  batal  jika  ketentuan  diktum
            KETIGA,  KEEMPAT,  KELIMA,  dan  KEENAM  tidak  dipenuhi.
            Adapun Persediaan tanah perkebunan Kota Pematangsiantar dapat
            dilihat pada  tabel  berikut ini.
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50