Page 56 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 56

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ...     39

            a)  Masalah tuntutan pengembalian tanah oleh masyarakat mengacu
               pada SK Panitia Landreform No.1/II/10/LR/69/PP.
            b) Areal  149,14  hektar  yang  dituntut  oleh  Saudara  Manatar
               Hasiholan Sitorus Pane berada dalam Sertipikat HGU No.1/Talun
               Kondot  terdaftar  atas  nama  PTP  IV  Gunung  Pamela  (PTPN  III
               (Persero) Kebun Bangun).
            c)  Akan  ada  pertemuan  ulang  dengan  PTPN  III  (Persero)  Kebun
               Bangun untuk mencari penyelesaian dengan musyawarah mufa-
               kat.
            d) Sambil menunggu penyelesaian, masyarakat dilarang melakukan
               pengrusakan  terhadap  tanaman  PTPN  III  (Persero)  Kebun
               Bangun.
                 Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara dengan suratnya tang-
            gal  25  September  2005  No.593/15585  meminta  kepada  Walikota
            Pematangsiantar  untuk  menertibkan  permasalahan  ini  sesuai
            dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi
            surat  Gubernur  Sumatera  Utara  ini,  Walikota  Pematangsiantar
            melalui Surat Keputusan No.593.05-131/WK-Tahun 2000 tanggal 22
            Juni  2000  membentuk  Tim  Penertiban  Permasalahan  Tanah  Ga-
            rapan  Penduduk  di  Daerah  Hak  Guna  Usaha  PT.  Perkebunan
            Nusantara III (Persero) Kebun Bangun dan Lainnya di Kota Pema-
            tangsiantar.
                 Berdasarkan surat keputusan ini pada tanggal 8 Agustus 2000
            dilakukan  musyawarah  antara  pihak  PTPN  III  (Persero)  Kebun
            Bangun  dan  masyarakat  penggarap  dan  menghasilkan  keputusan
            stanvast atas areal yang dipersengketakan yakni selama keputusan
            stanvast belum dicabut, pihak PTPN diminta menghentikan pena-
            naman  baru  di  areal  yang  dipersengketakan  dan  penduduk  atau
            anggota  masyarakat  lainnya  diminta  menghentikan  kegiatan  yang
            sifatnya  menguasai  atau  mengusahai  tanah  yang  nyata-nyata  di-
            kuasai oleh PTPN III (Persero) Kebun Bangun. Keputusan stanvast
            diambil  sebagai  upaya  pencegahan  penyimpangan  hukum  dan
            mempertahankan kepentingan umum dengan adanya upaya-upaya
            reklaiming tanah perkebunan oleh penggarap.
                 Selain keputusan di atas, terdapat berbagai upaya penyelsaian
            dari lembaga-lembaga terkait sebgaimana dalam daftar ini.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61