Page 56 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 56
Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 39
a) Masalah tuntutan pengembalian tanah oleh masyarakat mengacu
pada SK Panitia Landreform No.1/II/10/LR/69/PP.
b) Areal 149,14 hektar yang dituntut oleh Saudara Manatar
Hasiholan Sitorus Pane berada dalam Sertipikat HGU No.1/Talun
Kondot terdaftar atas nama PTP IV Gunung Pamela (PTPN III
(Persero) Kebun Bangun).
c) Akan ada pertemuan ulang dengan PTPN III (Persero) Kebun
Bangun untuk mencari penyelesaian dengan musyawarah mufa-
kat.
d) Sambil menunggu penyelesaian, masyarakat dilarang melakukan
pengrusakan terhadap tanaman PTPN III (Persero) Kebun
Bangun.
Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara dengan suratnya tang-
gal 25 September 2005 No.593/15585 meminta kepada Walikota
Pematangsiantar untuk menertibkan permasalahan ini sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi
surat Gubernur Sumatera Utara ini, Walikota Pematangsiantar
melalui Surat Keputusan No.593.05-131/WK-Tahun 2000 tanggal 22
Juni 2000 membentuk Tim Penertiban Permasalahan Tanah Ga-
rapan Penduduk di Daerah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero) Kebun Bangun dan Lainnya di Kota Pema-
tangsiantar.
Berdasarkan surat keputusan ini pada tanggal 8 Agustus 2000
dilakukan musyawarah antara pihak PTPN III (Persero) Kebun
Bangun dan masyarakat penggarap dan menghasilkan keputusan
stanvast atas areal yang dipersengketakan yakni selama keputusan
stanvast belum dicabut, pihak PTPN diminta menghentikan pena-
naman baru di areal yang dipersengketakan dan penduduk atau
anggota masyarakat lainnya diminta menghentikan kegiatan yang
sifatnya menguasai atau mengusahai tanah yang nyata-nyata di-
kuasai oleh PTPN III (Persero) Kebun Bangun. Keputusan stanvast
diambil sebagai upaya pencegahan penyimpangan hukum dan
mempertahankan kepentingan umum dengan adanya upaya-upaya
reklaiming tanah perkebunan oleh penggarap.
Selain keputusan di atas, terdapat berbagai upaya penyelsaian
dari lembaga-lembaga terkait sebgaimana dalam daftar ini.