Page 60 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 43

tanah jika pihak ketiga (dalam hal ini Pemda Simalungun) bersedia
membangun sesuai dengan RTRK yang ada. Kakanwil melaporkan
hasil konstatasi ini untuk dimohonkan perpanjangan HGU PT.
Lonsum tersebut kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI,
pada tanggal 29 April 1997.
Pada tanggal 10 Juli 1997 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
RI memutuskan memperpanjang masa HGU PT. Lonsum seluas
4.052,16 ha dengan kewajiban (sebagaimana dalam bagian Memu-
tuskan, klausul f, SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
64/HGU/BPN/97), dan “pemegang HGU diwajibkan melepaskan
sebagian areal tanah perkebunan tersebut (seluas + 200 ha) dan atau
diberi prioritas untuk menyesuaikan penggunaan tanahnya, sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” (dengan pene-
kanan ditambahkan penulis). Setelah perpanjangan hak, HGU ini
dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Laporan Konstatasi Kanwil BPN Sumatera Utara dan Surat
Keputusan perpanjangan hak dari Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN RI ini menarik untuk dianalisa. Perpanjangan hak diberikan
utuh seluas 4.052,16 ha tersebut. Namun, pemegang hak ini
diwajibkan melepas + 200 ha jika ada kepentingan lain (lihat model
1). Di sini muncul pemahaman bahwa tanah seluas 4.052,16 ha
(lengkap) ini prioritasnya jatuh ke pihak pemegang HGU lama. Jika
ada kepentingan lain yang prioritas, maka menjadi urusan
pemegang hak (perusahaan) dengan pihak lain tersebut. Jadi,
keputusan BPN atas tanah ini bukan terlebih dahulu menyatakan
bahwa tanah yang telah habis masa HGU-nya itu adalah tanah
negara, lalu dengan otoritas HMN-nya ini BPN memberikan hak-
nya (kembali) kepada perusahaan (HGU), dan memberikan hak-nya
yang lain (baru) kepada pemerintah daerah (Hak Pakai) (lihat
model 2). Berbeda dengan model 1 yang dipilih oleh BPN , pada
model 2 ini sebetulnya justru akan tampak hadirnya kewenangan
BPN sebagai pemilik otoritas pertanahan (HMN) yang bisa
berhadapan langsung dengan pihak-pihak/subyek hak atas tanah.