Page 59 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

42 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

London Sumatera (PT. Lonsum) yang berlokasi di perkebunan Bah
Lias. Pembebasan lahan itu untuk pengembangan kota kecil
Perdagangan menjadi kota administrasi dan selanjutnya menjadi
kotamadya. Hal ini sesuai dengan Perda Simalungun No. 7 Tahun
1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang menyatakan
bahwa Perdagangan harus diproyeksikan terjadi perluasan wilayah
tahun 1994-2014. Dalam RTURK tersebut, perluasan perkotaan itu
termasuk mengenai tanah PT Lonsum di perkebunan Bah Lias
seluas 200 hektar. Oleh karena itu diperlukan pelepasan tanah oleh
pihak swasta yang bersangkutan.
Sementara itu masa HGU PT. Lonsum akan berakhir pada
tanggal 13 Desember 1998. Berkaitan dengan ini, bupati Simalungun
menyurati Kakanwil BPN Sumatera Selatan tertanggal 26 Maret 1997
untuk memohon pembebasan lahan tersebut di atas. Menyikapi
akan berakhirnya masa HGU PT. Lonsum yang diajukan perpan-
jangan haknya, serta menerima permohonan pembebasan lahan ini,
maka Kakanwil BPN Sumatera Utara pada tanggal 25 April 1997
menyusun laporan Konstatasi. Dalam laporan ini disebutkan bahwa
PT. Lonsum menerima HGU sejak 7 Aaustus 1984, dengan kondisi di
wilayah Bah Lias yang semula peruntukannya adalah untuk
tanaman karet dan telah berubah menjadi tanaman kelapa sawit
dan coklat pada tahun 1991 melalui ijin konversi Dirjen Perkebunan
No. HK. 350/EA.118/02.91. Keberadaan tanah saat ini dijadikan ja-
minan hutang atau dihipotikkan. Dari areal luas 4.052,16 ha, seluas
+ 200 ha yang saat itu penggunaannya adalah untuk perkebunan
karet, tidak lagi sesuai dengan Tata Ruang Kota Perdagangan.
Laporan konstatasi itu menyimpulkan bawa pengajuan perpan-
jangan hak dapat dikabulkan untuk 25 tahun sejak tanggal ber-
akhirnya HGU dengan ketentuan areal + 200 ha yang tidak sesuai
dengan RTR Kecamatan Bandar yang akan diproyeksikan menjadi
wilayah perluasan kota Perdagangan, “disarankan untuk diberikan
dnegan Hak pakai bersyarat atau Hak Guna Usaha bersyarat
(penekanan ditambahkan)”. Apabila pembangunan sesuai RTRK
tersebut akan dijalankan maka “penerima hak diberikan untuk
menyesuaikan penggunaan tanahnya sesuai dengan arahan RTRK
Perdagangan tersebut”. Penerima hak juga diwajibkan melepaskan