Page 58 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 41

seluas 571,43 hektar di Kota Pematangsiantar dan 1,12 hektar di
Kabupaten Simalungun. Keseluruhan areal tanah perkebunan PTPN
III (Persero) Kebun Bangun yang telah dikeluarkan tersebut. Penga-
turannya lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Walikota Pematang-
siantar dan Bupati Kabupaten Simalungun sesuai letak tanah yang
dikeluarkan setelah mendapatkan ijin pelepasan aset dari menteri
yang berwenang (Menteri BUMN). Ketentuan ini disebutkan dalam
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 102/
HGU/BPN/2005 diktum KEDUA yang menyebutkan bahwa tanah
yang dikeluarkan tersebut dapat dimohonkan dengan sesuatu hak
atas tanah sesuai RUTRW setelah mendapatkan ijin pelepasan aset
dari menteri yang berwenang.
Permohonan ijin pelepasan aset dapat diajukan oleh pihak
PTPN III (Persero) Kebun Bangun kepada menteri BUMN atas usul
dari Pemerintah Kota Pematangsiantar. Telah dilakukan pengha-
pusbukuan dan pemindahtanganan lahan/ aset PT. Perkebunau
Nusantara III (Persero) Kebun Bangun sebagaimana dimaksud
melalui Persetujuan dari Menteri BUMN dalam Surat Nomor: S-
690/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, perihal persetujuan
penghapusbukuan dan pemindahtanganan laha eks HGU Kebun
bangun seluas 573,41 Ha

E. Tanah Bekas HGU PT. London Sumatera Untuk Perluasan
Kota Perdagangan, Simalungun, dan Absennya Otoritas
BPN
Berbeda dengan tanah bekas HGU perkebunan negara yang memer-
lukan ijin pelepasan aset dari kementerian BUMN, untuk perke-
bunan swasta prosesnya tidaklah demikian. Melalui mekanisme
yang berlangsung dalam kebijakan alokasi tanah bekas HGU PT.
London Sumatera untuk Perluasan Kota Perdagangan, Simalungun,
ini akan tampak seberapa jauh dan kuatnya kewenangan BPN
sebagai pemegang otoritas Hak Menguasai Negara.

1. Mekanisme Pengalokasian Tanah
Pada tanggal 25 November 1996, bupati Simalungun, Drs. Djabanten
Damanik mengajukan permohonan pembebasan tanah HGU PT.