Page 66 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 66
Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 49
(bottom up). Struktur Kementerian ATR/BPN yang menempatkan
urusan tata ruang hanya ada di pusat (Direktorat Jenderal Ruang),
perlu ditinjau ulang. Dalam struktur Kementerian ATR/BPN RI,
penataan ruang harus ada di berbagai kabupaten/provinsi di
Indonesia.
