Page 79 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

62 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

16
Soesangobeng termasuk pada pengertian hak agraria karena
merupakan hak usaha atas tanah. Obyek hukum tanah adat adalah
hak-hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat ini dapat dibedakan
menjadi hak ulayat dan hak milik adat (individu).
Berdasarkan pengertian hak ulayat, wilayah tanah yang menjadi
obyek penelitian tidak termasuk kategori hak ulayat, karena di
Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan tidak ada masyarakat
hukum adat melainkan masyarakat pada umumnya, serta mereka
membuka tanah yang berasal dari hak pengusahaan hutan (HPH)
17
secara perorangan yang merupakan tanah negara . Tidak dapat
dipungkiri, ketika peneliti masuk ke wilayah Sabaru yang menjadi
tempat penyelenggaraan IP4T tahun 2015, mencari-cari dimanakah
penguasaan wilayah masyarakat adat Dayak, namun tidak
didapatkan. Diduga, tergerusnya masyarakat adat bersamaan dengan
tergerusnya hutan. Kondisi yang digambarkan oleh Tjilik Riwut di
atas tentunya sudah mengalami perubahan yang sangat jauh
berbeda. Pola penguasaan masyarakat adat Kalteng berubah sejak
ditetapkannya wilayah Kalteng kedalam TGHK 1982, yang berisi
pengaturan wilayah yang masuk ke dalam teri-tori kehutanan.
Akibatnya, penguasaan masyarakat adat Dayak lama-lama meng-
hilang, karena otoritas negara sudah masuk melalui rangkaian
birokrasi yang mengeksklusi penguasaan masyarakat atas tanah
mereka.

2. “Mengatur” (Ruang) Hidup Masyarakat Adat dalam
Regulasi Tata Ruang
Persoalan agraria yang berujung pada konflik agraria, salah satu
penyebabnya adalah masalah klaim tanah negara, yang telah
berlangsung sejak masa kolonial. Pernyataan domein verklaring yang
dikeluarkan sebagai kebijakan agraria pemerintah kolonial melalui
Agrarische wet tahun 1870, berisi pernyataan (domein) soal tanah

16 Herman Soesangobeng, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prosiding Seminar Nasional
Pertanahan 2002, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 16 Juli 2002, hal.15.
17 Wawancara dengan Bapak Edy, Sabtu tanggal 17 September 2016 di Desa
Kareng Bangkarai.