Page 81 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

64 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan dan
sebagainya. Sedangkan pengaturan pemanfaatan ruang dengan
fungsi (kawasan) budidaya seperti: upaya eksploitasi pertambangan,
budidaya kehutanan, budidaya pertanian, kegiatan pembangunan
permukiman, kegiatan industri, pariwisata, dan lain-lainnya.
Mewujudkan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang dimaksudkan
untuk mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan
pembangunan antar sektor, antar daerah dan masyarakat dalam
menggunakan tanah. Berdasarkan kewenangan Negara untuk
mengatur kemudian menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan tanah, pemerintah membuat suatu
rencana umum untuk berbagai kepentingan negara maupun
kepentingan hidup rakyat sebagaimana amanat Pasal 13 dan Pasal 14
UUPA. Rencana umum (nasional planning) dirinci lebih lanjut
19
menjadi rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah ,
dengan harapan perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah
dapat terpimpin dan teratur sehingga membawa manfaat yang
sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Dapat diartikan bahwa
pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, persediaan serta
pemeliharaan tanah (dan ruang) merupakan kewenangan “Peme-
rintah” Pusat untuk rencana umum sedangkan untuk skala regional
20
dibuat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Daerah Tingkat II. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan
aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan
tertentu.
19 Pengaturan tata ruang disusun secara berjenjang untuk skala nasional,
propinsi dan kabupaten. RTRW Nasional berlaku sebagai dasar perencanaan
ruang untuk 25 tahun ke depan, sedang RTRW Propinsi memberikan
rekomendasi pengarahan investasi pembangunan untuk jangka waktu 15 tahun
dan RTRW Kabupaten untuk jangka waktu 10 tahun.
20 Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya:
penulis) di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres merinci kewenangan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: a) pemberian ijin lokasi;
b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c)
penyelesaian sengketa tanah garapan; d) penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untuk pembangunan; e) penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee; f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; g) pemanfaatan