Page 86 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 69

dimaksud, bahwa untuk penunjukan kawasan hutan provinsi yang
dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada
penunjukan kawasan hutan provinsi sebelumnya. Dengan demikian,
TGHK 1982 secara hukum oleh otoritas kehutanan diasumsikan
22
memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan dengan
pertimbangan, TGHK sebagai suatu peraturan pelaksanaan
23
perundang-undangan di bidang kehutanan belum dicabut/diubah
dan RTRWP dan/atau hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan
TGHK tidak menjadi dasar mutlak dalam penetapan kawasan hutan.
Agar disharmoni tidak berlarut-larut hendaknya pemerintah
menerbitkan peraturan pengukuhan kawasan hutan seperti apa yang
maksud dalam UU Kehutanan.

C. Program IP4T, Langkah Awal Perlindungan Hukum
Pemilikan Tanah
Sebelum membahas pelaksanaan IP4T, guna mengawali tulisan pada
bagian ini akan dideskripsikan wilayah Kelurahan Sabaru yang
menjadi fokus kajian penelitian ini. Karakteristik Sabaru perlu
dipetakan ada dimana dalam wilayah Sungai Sebangau. Sabaru
merupakan wilayah baru, pecahan dari Desa Kereng Bangkirei (yang
berada di hulu Sungai Sebangau). Peneliti mencoba menjabarkan
secara kronologi perjalanan perubahan wilayah Desa Kereng
Bangkirei yang tumbuh dan berkembang bersandar pada perubahan
fungsi Sungai Sebangau.

1. Sabaru Dalam Rentang Sejarah
Pulau Kalimantan, sesuai dengan arti namanya yang berasal dari dua
24
kata yakni, “kali” artinya sungai dan “mantan” artinya besar, dapat

22 Wawancara dengan Kepala Bidang SPP Kanwil BPN Provinsi Kalimantan
Tengah tanggal 13 September 2016.
23 Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU Kehutanan menyebutkan bahwa
"semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang
berdasarkan undang-undang ini."
24 Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Yogyakarta:
NR Publishing, 2007.