Page 78 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 61

14
Menurut Guntur, dkk. , bentuk hukum hak-hak penguasaan
tanah oleh masyarakat adat yang masih ada dan berkembang dalam
masyarakat yang secara formal dikenal dengan ”hak ulayat”, namun
dalam beberapa hasil penelitian digunakan istilah yang berbeda-
15
beda. Widjono mengklasifikasikan hutan berdasarkan fugsinya
yaitu: Talutn Luatn, Simpukng Brahatn, Simpukng Ramuuq,
Simpukng Umpaq Tautn, Simpukng Dukuh, dan Simpukng Munan.
Tias Vidawati menemukan jenis-jenis tanah adat pada masyarakat
suku Dayak Tobak yang merupakan milik perseorangan, keluarga
dan persekutuan yaitu: Tanah Wakaf, Tanah Tembawang, Rimba,
Meh/huma/ladang munggu, dan Jamin. Agustin Teras Narang
menyatakan jenis-jenis hak adat suku Dayak di atas tanah meliputi:
Tajahan Antang, Petak Kaleka, Petak Keramat, Petak Rutas, Sepan
Pahewan dan Pukung Himba. Disamping itu, terdapat istilah (lokal)
lainnya dalam pemanfaatan tanah masyarakat seperti: Eka Malan
manan Satiar, Kaleka, Pahewan/Tajahan, Sepan, serta situs-situs
budaya seperti Sandung, Pantar, dan Sapundu. Hanya saja batas-batas
wilayah adat dapat berupa tanaman yang tumbuh di atasnya, tanda-
tanda alam seperti anak sungai dan bukit, pernyataan para saksi atau
surat-surat pendukung, maupun surat penetapan oleh Damang
Kepala Adat.
Makna pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak ini harus
diasumsikan pengakuan (hukum) terhadap masyarakat adat sebagai
suatu kesatuan hukum yang telah memiliki tanah (dan hutan)
sebagai suatu bentuk hubungan hukum sehingga masyarakat
memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah,
memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-
binatang hidup di atas tanah lingkungan persekutuan. Di dalam
hukum adat, obyek hak (ulayat) tidak sekadar tanah sebagai
permukaan bumi sebagai tempat tanam tumbuh dan binatang, tetapi
juga meliputi udara, air, dan bahan galian. Hutan menurut

14 Guntur, dkk, Op.Cit., hal. 206-212.
15 Widjono dalam Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak Komudifikasi dan
Politik Kebudayaan: LkiS Yogyakarta, hal. 80 – 81.