Page 100 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 100

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ...     83

            dari  kawasan  hutan.  Bidang-bidang  tanah  tersebut  nantinya  juga
            dapat  menjadi  target  pensertipikatkan  tanah  oleh  otoritas  perta-
            nahan, tidak lagi melalui pelepasan kawasan hutan, sehingga proses
            legalisasi dapat dilakukan lebih cepat.

            2)  Tim IP4T pada Kawasan Hutan Kota Palangka Raya
            Adanya  hutan  pada  suatu  wilayah  kota  memang  sangat  penting
            untuk fungsi konservasi, jalur hijau atau taman rekreasi bagi warga
            kota pada umumnya. Hasil observasi sebagaimana dijelaskan di atas
            ternyata lokasi IP4T Tahun 2015 di Kota Palangka Raya secara de jure
            diklaim  sebagai  kawasan  hutan,  namun  secara  fisik  tidak  diman-
            faatakan  (fungsi)  sebagai  hutan  dan  penguasaan  tanahnya  berupa
            tanah  garapan  masyarakat.  Dalam  rangka  penyelesaian  hak-hak
            (garapan)  masyarakat  yang  masih  menguasai  tanah  yang  berada
            (diklaim) dalam kawasan hutan serta sebagai solusi dalam menin-
            daklanjuti  permasalahan  pertanahan  yang  terjadi  di  wilayah  Kota
                                                                         43
            Palangka Raya, telah dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim IP4T .
            Pembentukan  Tim  IP4T  Dalam  Kawasan  Hutan  di  Kota  Palangka
            Raya  melalui  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor
            188.45/122/2015  tanggal  30  Maret  2015.  Adapun  susunan  Tim  IP4T
            dimaksud meliputi : a) Pembina (Walikota Palangka Raya dan Wakil
            Walikota Palangka Raya); b) Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah,
            Asisten  Pemerintahan,  Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan,
            serta  Asisten  Administrasi  Umum  pada  Sekretaris  Daerah  Kota
            Palangka Raya); c) Ketua (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
            Raya); d) Sekretaris (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota
            Palangka Raya) serta; e) Anggota terdiri dari: Kepala Balai Peman-
            tapan  Kawasan  Hutan  XXI  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kepala
            Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota
            Palangka Raya, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
            Palangka  Raya,  Camat  se-Kota  Palangka  Raya  dan  Lurah  se-Kota
            Palangka Raya.
                 Tim  IP4T  dimaksud  mempunyai  tugas  yaitu:  a)  menerima
            permohonan,  b)  melakukan  verifikasi  permohonan,  c)  melakukan

               43  Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal
            15 September 2016.
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105