Page 102 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 85

serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya, dan f) menye-
rahkan hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangkaraya. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Tim ini
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya.
Guna memperlancar teknis pelaksanaan tugas Sekretariat Tim
IP4T pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menunjuk Petugas
guna menyiapkan peta IP4T secara non kadastral atas bidang-bidang
tanah serta Petugas dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
guna melakukan pengecekan surat-surat atau dokumen pemilikan
dan atau penguasaan tanah yang diajukan oleh pemohon IP4T.
Berdasarkan struktur dan tugas-tugas Tim IP4T tersebut, dapat
diketahui beberapa hal yaitu:
a) Dilihat dari struktur Tim IP4T, terdapat penambahan dalam
unsur Pembina dan Penanggung jawab serta dibentuknya
Sekretariat Tim oleh Walikota Palangkaraya (disamping diben-
tuknya Sekretariat Tim oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya), yang merupakan penyesuaian terhadap petunjuk
44
pelaksanaan . Penambahan unsur dari Pemerintah Kota ini
dimaksudkan agar Tim dapat melakukan koordinasi secara baik,

44 Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam
kawasan hutan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T
melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut: 1) Ketua: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (merangkap
Anggota); 2) Sekretaris: Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan
dibidang Kehutanan (merangkap Anggota); 3) Anggota: a) Unsur Balai
Pemantapan Kawasan Hutan; b) Unsur Dinas/Badan Kabupaten/ Kota yang
menangani urusan dibidang Tata Ruang; c) Unsur Pemerintahan Kabupaten /
Kota; d) Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk; e) Lurah/Kepala Desa
setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. (Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hal 7). Dengan demikian menurut juklak
dimaksud, pelaksana IP4T pada kawasan hutan di kabupaten/kota adalah a) Tim
IP4T (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) dan b) Sekretariat yang merupakan
Petugas (tenaga teknis) data yuridis dan data fisik yang ditunjuk Ketua Tim
IP4T.