Page 106 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 89

kegiatan pembentukan Tim, Sekretariat, Petugas, serta penunjukan
lokasi dan kegiatan penyuluhan pada masyarakat, sebagaimana
uraian berikut.

(1) Penyiapan berkas oleh masyarakat dan penyerahan melalui
Lurah
Masing-masing penggarap tanah, dengan difasilitasi oleh pihak kelu-
rahan menyiapkan dokumen identitas diri dan dokumen pero-
lehan/penguasaan tanah. Berkas permohonan ini direkap oleh Lurah
dan diserahkan kepada Tim IP4T Kota Palangka Raya melalui
Sekretariat Tim. Surat Lurah Sabaru diajukan kepada Walikota
Palangka Raya dengan No. 140.590/114-125/KL-SBR/VIII/PEM/2015
perihal Formulir Permohonan IP4T dalam Kawasan Hutan, sebanyak
1.114 bidang (1.107 pemohon) seluas ± 446,100 hektar sedangkan Surat
Lurah Kalampangan tanggal 30 Oktober 2015 No. 100.140/204/KL-
KLG/X/2015 perihal Permohonan IP4T dalam Kawasan Hutan
disampaikan berkas permohonan atas nama Cipto Wiharjo, dkk
sebanyak 210 bidang (180 orang) dengan luas 1.451 hektar, dengan
dilampiri: a) Peta Kawasan Hutan, b) Peta Penggunaan Tanah
Eksisting, c) SP2FBT, d) Fotocopy KTP, e) Peta Sket Lokasi, g) Daftar
Pemohon (penggarap), dan h) dokumen penunjang lainnya.
Terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Sekretaris Daerah
atas nama Walikota Palangka Raya menyerahkan Berkas Permo-
honan IP4T dari Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 9
November 2015 berdasar surat No. 100/145/ADPUM/ 2015. Dalam
surat dimaksud disampaikan bahwa terhadap sasaran pengumpulan
berkas IP4T pada 2 (dua) kelurahan sebanyak 1.000 bidang, hanya
terealisasi sebanyak 837 berkas yaitu Kelurahan Sabaru sejumlah 537
bidang dan Kelurahan Kalampangan sejumlah 300 bidang. Berkas
permohonan dimaksud dilampiri antara lain: (1) Daftar permohonan
IP4T secara kolektif yang diketahui oleh Lurah; (2) Foto copy
identitas pemohon (KTP dan Kartu Keluarga) masing-masing yang
bersangkutan; (3) Alas hak atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
(SPPT) masing-masing yang bersangkutan; (4) Sket bidang-bidang
tanah yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan