Page 105 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 105

88    IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

            bidang yaitu TPU bagi warga Muslim, TPU bagi warga Kristen dan
            TPU bagi warga penganut Kaharingan, masing-masing 1 bidang. Rata-
            rata luas permohonan adalah 1,4329 hektar per bidang tanah, serta
            permohonan  paling  luas  adalah  5  hektar  dan  permohonan  paling
            kecil  adalah  seluas  0,02  hektar.  Menurut  informasi  dari  petugas
            pelaksana  kantor  pertanahan  yang  informasinya  juga  disampaikan
            oleh Lurah Sabaru, dikatakan bahwa pemilihan peserta sepenuhnya
            dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan permohonan dari yang
            berkepentingan atas tanah (penggarap), tanpa adanya pembatasan-
            pembatasan  misalnya  apakah  penduduk  atau  bukan  penduduk
            desa/kelurahan setempat, jumlah dan luas penguasaan bidang tanah,
            jenis penggunaan tanah dan sebagainya. Dengan demikian, diduga
            target  pelaksanaan  IP4T  adalah  jumlah  bidang  (kuantitas)  tanah
            yaitu 1000 bidang, dan tidak memperhatikan apakah mengelompok
            atau tidak mengelompok (terpencar) namun dalam 2 kelurahan yang
            berdampingan.

            b) Tahapan Pelaksanaan
            Kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan dan penggunaan dan
            pemanfaatan tanah menurut Perber pada hakekatnya dilaksanakan
            oleh  Tim  IP4T  Kabupaten/Kota  untuk  cakupan  wilayah  kabupa-
            ten/kota, sedangkan untuk cakupan wilayah yang meliputi lebih dari
            satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim IP4T Provinsi. Di atas
            telah dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan IP4T di Provinsi Kaliman-
            tan  Tengah  dibentuk Tim  IP4T  dan Sekretariat Tim  dengan  Surat
            Keputusan Gubernur sedangkan untuk pelaksanaan ditingkat kota
            dibentuk  Tim  IP4T  dan  Sekretariat  Tim  dengan  Surat  Keputusan
            Walikota  Palangka Raya serta Sekretariat  Tim  dan Petugas  Teknis
            data  Yuridis  dan  data  Fisik  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota
            Palangka Raya. Disamping pembentukan Tim juga sebagai langkah
            awal  dilakukan  penetapan  lokasi  pelaksanaan  IP4T  pada  kawasan
            hutan di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Kecamatan
            Sabangau.  Setelah  pembentukan  Tim  dilakukan  penyuluhan  pada
            tingkat kelurahan, baru dilanjutkan pendataan lapangan oleh petu-
            gas pelaksana dari Kantor Pertanahan. Adapun tahapan pelaksanaan
            IP4T pada kawasan hutan Tahun 2015 di Kota Palangka Raya, setelah
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110