Page 105 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 105
88 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana
bidang yaitu TPU bagi warga Muslim, TPU bagi warga Kristen dan
TPU bagi warga penganut Kaharingan, masing-masing 1 bidang. Rata-
rata luas permohonan adalah 1,4329 hektar per bidang tanah, serta
permohonan paling luas adalah 5 hektar dan permohonan paling
kecil adalah seluas 0,02 hektar. Menurut informasi dari petugas
pelaksana kantor pertanahan yang informasinya juga disampaikan
oleh Lurah Sabaru, dikatakan bahwa pemilihan peserta sepenuhnya
dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan permohonan dari yang
berkepentingan atas tanah (penggarap), tanpa adanya pembatasan-
pembatasan misalnya apakah penduduk atau bukan penduduk
desa/kelurahan setempat, jumlah dan luas penguasaan bidang tanah,
jenis penggunaan tanah dan sebagainya. Dengan demikian, diduga
target pelaksanaan IP4T adalah jumlah bidang (kuantitas) tanah
yaitu 1000 bidang, dan tidak memperhatikan apakah mengelompok
atau tidak mengelompok (terpencar) namun dalam 2 kelurahan yang
berdampingan.
b) Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan dan penggunaan dan
pemanfaatan tanah menurut Perber pada hakekatnya dilaksanakan
oleh Tim IP4T Kabupaten/Kota untuk cakupan wilayah kabupa-
ten/kota, sedangkan untuk cakupan wilayah yang meliputi lebih dari
satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim IP4T Provinsi. Di atas
telah dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan IP4T di Provinsi Kaliman-
tan Tengah dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim dengan Surat
Keputusan Gubernur sedangkan untuk pelaksanaan ditingkat kota
dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim dengan Surat Keputusan
Walikota Palangka Raya serta Sekretariat Tim dan Petugas Teknis
data Yuridis dan data Fisik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya. Disamping pembentukan Tim juga sebagai langkah
awal dilakukan penetapan lokasi pelaksanaan IP4T pada kawasan
hutan di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Kecamatan
Sabangau. Setelah pembentukan Tim dilakukan penyuluhan pada
tingkat kelurahan, baru dilanjutkan pendataan lapangan oleh petu-
gas pelaksana dari Kantor Pertanahan. Adapun tahapan pelaksanaan
IP4T pada kawasan hutan Tahun 2015 di Kota Palangka Raya, setelah