Page 114 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 97

dapat diteruskan melalui cara pemberian hak terhadap: a) Bidang
tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun oleh penggarap
(perorangan dan atau kelompok), dapat diberikan hak atas tanah
dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah sebanyak 463
bidang dengan luas 586,2 hektar, b) Bidang tanah yang dikuasai
Instansi Pemerintah, dapat diberikan hak atas tanah sebanyak 4
bidang dengan luas 1,300 hektar, dan c) Bidang tanah yang digunakan
untuk fasilitas sosial (kuburan) dapat diberikan hak atas tanah
sebanyak 3 bidang dengan luas 16 hektar.
Hasil analisis berupa rekomendasi oleh Tim IP4T Kota Palangka
Raya dengan dilampiri Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) serta salinan bukti-bukti
penguasaan tanah lainnya, selanjutnya dilaporkan (diekspose) di
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga dihadiri
oleh Tim IP4T Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil ekspose adalah
bahwa Tim IP4T Provinsi setuju untuk ditindaklanjuti pengiriman
hasil kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna
dapat dilanjutkan dengan penetapan pengeluaran dari kawasan
hutan.
Keberhasilan pelaksanaan IP4T tahun 2015 di Kota Palangka
47
Raya diduga karena posisi wilayah administrasinya berada di pusat
pemerintahan Kalimantan Tengah sehingga Tim pelaksana dari
Satker masing-masing instansi saat ke lapangan tidak memerlukan
waktu yang lama (karena lokasinya dekat) dan biaya transportasi
(yang tidak ada dalam anggaran masing-masing Satker) juga ringan
(masih dalam satu kota). Sedangkan jika pelaksanaan IP4T di
kabupaten lain, umumnya terdapat keluhan dari Satker masing-
masing instansi bahwa mereka tidak dapat melakukan verifikasi
lapangan karena tidak didukung operasional (biaya) transportasi
serta menunggu petunjuk teknis.
Awalnya, keluhan ini juga dialami saat verifikasi lapangan di
Kota Palangka Raya, namun Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya berulang kali mencoba melakukan pendekatan
utamanya kepada BPKH (harus sabar dan harus selalu koordinasi

47 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal
15 September 2016.