Page 118 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan
UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1994.
Didik Suharjito, “Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat”, dalam Koran
Tempo, Kamis, 8 September 2016;
Widiyanto, dalam Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN,
No. 37 Tahun 12, April 2013, Yogyakarta, hal. 17.
I Gusti Nyoman Guntur, dkk., 2015, “Pengakuan Penguasaan dan
Pemanfaatan Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di
Kalimantan Tengah, dalam Problem Agraria, Sistem Tenurial
Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan”,
Monografi Hasil Penelitian Sistematis STPN;
I Gusti Nyoman Guntur, , Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih
Luthfi, 2014, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Pengu-
asaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat”, Laporan
Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta;
Henry Singarasa, 1988, “Pemukiman kembali penduduk di Desa Kereng
Bangkirai Propinsi Kalimantan Tengah” Tesis pascasarjana
Institut Pertanian Bogor tidak diterbitkan, Bogor: Fakultas
Ekologi Manusia;
Herman Soesangobeng, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prosiding Seminar
Nasional Pertanahan 2002, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar
Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta,
16 Juli 2002;
H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum
Adat.
Julius Sembiring, dkk., 2008, “Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten
Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999