Page 116 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 99

sebanyak 1.007 bidang (atau 10,83 %), dengan lokasi terpencar
(sporadis).
b. Keberhasilan pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya, baru
akan dapat dilanjutkan dengan proses pensertipikatan hak atas
tanahnya oleh otoritas pertanahan melalui pengakuan hak dan
melalui pemberian hak, dengan catatan rekomendasi (pada
point a di atas) ditindaklanjuti dengan pelepasan dari kawasan
hutan oleh otoritas Kehutanan.
c. Keberhasilan pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya karena
lokasinya di Ibu Kota Provinsi serta didukung adanya koordi-
nasi dengan BPKH yang intensif. Koordinasi sebelum ke la-
pangan berupa kesepakatan menyangkut hal-hal teknis seper-
ti: metode pemetaan, sumber peta dasar, standar peralatan,
serta penyajian hasil pemetaan. Disamping itu, pelaksanaan
IP4T di Kota Palangka Raya didukung oleh Sekretariat yang
ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Sekretariat di
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.
Dengan memperhatikan masalah-masalah yang masih dite-
mukan dalam pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan sebagaimana
dibahas sebelumnya, maka direkomendasikan antara lain:
1. Perlu segera dilakukan harmonisasi alokasi pemanfaatan ruang
antara Pemerintah Daerah dengan otoritas kehutanan.
2. Pelaksanaan IP4T dilakukan secara sistematik, desa demi desa
terhadap semua bidang-bidang tanah yang sudah dikuasai oleh
masyarakat dan saat pemetaan bidang-bidang tanah sebaiknya
melibatkan partisipasi masyarakat lokal, serta koordinasi secara
intensif dalam verifikasi lapangan utamanya dengan otoritas
kehutanan.
3. Sebelum pelaksanaan IP4T, perlu dilakukan penelitian intensif
mengenai pola-pola perolehan, peralihan serta penguasaan dan
pemanfaatan tanah oleh masyarakat setempat.
4. Agar lebih efektif, pendanaan kegiatan IP4T ditempatkan pada
salah satu Satker/instansi.
5. Perlu diatur secara tegas, bahwa dasar pemetaan pemilikan atau
penguasaan atas tanah oleh masyarakat utamanya kenyataan
penguasaan fisik atas bidang tanahnya, serta saat pelaksanaan