Page 205 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

188 Sri Kistiyah, Rochmat Martanto, A.H. Farid

dasar, yaitu proses euphoria penyusunan tata ruang. Hal ini terbukti
dari banyaknya tata ruang yang tidak dilaksanakan di lapangan. Seha-
rusnyalah, mulai sekarang, kita bersama-sama harus lebih memi-
kirkan juga bagaimana implementasinya di lapangan.
Penatagunaan tanah memiliki dua peran utama dalam mewu-
judkan rencana tata ruang guna kepentingan masyarakat secara adil.
Pertama, peran secara makro, penatagunaan tanah bersama-sama
dengan instansi lain baik pusat maupun daerah, bekerja sama untuk
merumuskan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang. Hal ini terwujud dalam pembentukan
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) maupun
didaerah (BKPRD). Perlu diketahui bahwa sampai dengan hari ini,
penatagunaan tanah yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional
(Direktorat Penatagunaan Tanah), masih merupakan instansi verti-
kal. Kondisi ini lebih memudahkan kontrol maupun koordinasi
antara penatagunaan tanah nasional maupun daerah. Selain itu pena-
tagunaan tanah juga bertugas untuk menyusun neraca penatagunaan
tanah. Di dalam neraca ini terdapat evalusai kesesuaian RTRW
dengan penggunaan tanah saat ini, serta ketersediaan tanah untuk
pembangunan didasarkan pada RTRW, penggunaan, dan penguasa-
an tanah. Neraca ini tentunya sangat berguna dalam revisi dan
evaluasi RTRW.
Peran penatagunaan tanah di level mikro adalah implementing
penatagunaan tanah pada administrasi pertanahan. Di sini peran
penatagunaan tanah semakin jelas karena secara langsung terlibat
dalam proses administrasi pertanahan. Proses administrasi perta-
nahan yang dimulai dari penerbitan hak, pemindahan hak, pelepasan
hak, dan lain-lain, kesemuanya harus mengacu pada rencana tata
ruang wilayah. Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah, dapat
ditempuh melalui penataan kembali, upaya kemitraan, dan penye-
rahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara. Dalam hal pem-
binaan dan pengendalian penatagunaan tanah dapat ditempuh mela-
lui pemberian insentif dan disinsentif.