Page 209 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

192 Sri Kistiyah, Rochmat Martanto, A.H. Farid

ruang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang
disinkronkan dengan penegakan peraturan dalam rangka pengen-
dalian tata ruang. Sampai dengan level RTR kabupaten/kota, upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas RTR yang direpresen-
tasikan melalui peta (informasi geospasial/IG) RTR sudah sangat
cepat dan baik misalnya dengan mengeluarkan standar prosedur atau
pedoman penyusunan Peta RTR yang lebih operasional dengan
memasukkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya termasuk
didalammya aspek bencana sebagai salah satu indikator dalam kate-
gori aspek fisik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20 Tahun 2007.
Pedoman ini mensyaratkan bahwa dalam penyusunan pola dan
struktur ruang menggunakan IG (dasar dan tematik), IG digunakan
sebagai dasar referensi geometris untuk seluruh IG tematik baik itu
tematik dasar (misal: geologi, jenis tanah, klimatologi, pengunaan
lahan), tematik analisis (misal: rawan bencana), dan tematik sintesis
(misal: satuan kemampuan lahan/ SKL). Pemerintah secara kontinyu
mengantisipasi sekaligus mempersiapkan instrumen penyusunan
tata ruang, penyelanggaraan tata ruang sampai level RTR kabu-
paten/kota dipandang masih merupakan perencanaan makro yang
belum mampu digunakan sebagai landasan operasional implemen-
tasi pembangunan.
Menurut keterangan dari salah satu pejabat di Bappenas
(Ichwan), perencanaan yang dilakukan selama ini di lokasi penelitian
bahwa urusan tata ruang kewenangan ada di Kantor Pekerjaan Umum
dan Pemerintah Daerah masing-masing dan dalam menyiapkan pem-
bangunan kota sudah menggunakan perencanaan yang baik sesuai
dengan aturan, yaitu memenuhi prinsip-prinsip kota, yaitu:
1. Mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan
2. Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi, saran
publik, mitigasi bencana, dan sebagainya.
3. Terintegrasi dengan perencanaan biaya.
4. Melibatkan mitra dan stakeholder.
5. Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan hunian.
6. Mendukung respons pasar terhadap kawasan tersebut.
7. Mendukung akses menuju ke kawasan tersebut.