Page 219 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

202 Sri Kistiyah, Rochmat Martanto, A.H. Farid

j. Memperhatikan keragaman budaya.
Akan tetapi pula dalam penyusunan perencanaan Tata Ruang
wilayah telah mengesampingkan unsur-unsur pertanahan, baik
ditinjau dari sisi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan
pemilikan tanah. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan peren-
canaan Tata Ruang Wilayah yang tidak pernah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana penggunaan
tanah dan pemanfaatan tanah yang ada serta, pemilikan dan
penguasaan tanah tanah baik oleh masyarakat, Badan Hukum,
Instansi Pemerintah tidak menjadi pertimbangan dalam penyu-
sunan perencanaan tersebut. Padahal dengan mengabaikan
masalah penggunaan tanah, Pemanfaatan Tanah, Penguasaan
Tanah dan Pemilikan Tanah sehingga menimbulkan berbagai
kontra produktif bagi pembangunan itu sendiri.
2. Dampak yang timbul akibat penyelewengan perijinan tata ruang
antara lain kerusakan lingkungan dan ekologi, alih fungsi lahan
yang tidak sesuai dengan existing penggunaan tanah, konflik dan
sengketa pertanahan, konflik sosial akibat konflik penguasaan
tanah hingga penguasaan pemilikan tanah secara ilegal.Hal ini
dapat dilihat dari kawasan wilayah lokasi penelitian dengan berdi-
rinya bangunan-bangunan seperti hotel, mall, komplek peru-
mahan dan pabrik-pabrik yang berdiri tidak tertatadi tengah-
tengah pemukiman warga/penduduk.
3. Setelah dilakukan konfirmasi dengan Kepala Kantor Pertanahan
Jakarta Barat, ternyata dalam penyusunan perencanaan tata ruang
, Kantor Pertanahan tidak terlibat sama sekali sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. Badan Pertanahan Nasional di tingkat daerah hingga saat ini
dalam melaksanakan ketugasannya masih mengacu pada kewe-
nangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Peraturan
Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan