Page 220 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Integrasi Perecanaan Tata Ruang dan Pertanahan ... 203

Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dimana ketugasan tentang
Tata Ruang belum disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sesuai dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Orga-
nisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

Saran
1. Perencanaan yang komprehensip harus mempunyai pandangan
yang jauh ke depan. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksa-
naan dan pembangunan harus diwujudkan dalam kenyataan,
dengan mengesampingkan arogansi sektoral dan egosentrisme
wilayah yang cenderung menggunakan kaca mata kuda.
2. Alternatif perencanaan dan evaluasinya yang tajam selayaknya
digarap dengan tuntas lebih dahulu, sebelum pemerintah daerah
menempuh sikap untuk rancangan dan pelaksanaan pem-
bangunan.
3. Peran serta dalam proses perencanaan Tata Ruang wilayah harus
benar-benar diperhatikan.
4. Integrasi dalam bentuk yang harmonis dalam perencanaan tata
ruang, harus dilakukan secara terkoordinasi.
5. Harus ada keberanian dari Kementerian Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengintegrasikan penata-
an ruang dan pertanahan dalam satu kewenangan, yaitu di Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.