Page 231 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai Pasal 4 permen
di atas. Faktanya, fatwa tersebut tidak gratis karena
berbiaya, sebagaimana dijelaskan secara rinci biaya-biaya
dimaksud seperti tercantum dalam Pasal 3-5.

Gambar 17. Contoh Fatwa Tata Guna Tanah dari Direktorat Tata Guna Tanah.
Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022.

I. Dirjen Agraria dalam Repelita Orde Baru, 1969-1988

1. Penyatuan Lembaga Agraria di Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
88 Tahun 1972, instansi agraria di daerah telah disatukan
menjadi satu wadah dan dalam satu pimpinan, karena
sebelum tahun 1972, instansi agraria di daerah terdiri atas
tiga eselon yang terpisah, Kantor Inspeksi Agraria, Kantor
Inspeksi Pendaftaran Tanah, Kantor Inspeksi Tata Guna
Tanah (ketiganya ada di tingkat provinsi), Kantor Agraria
Daerah, Kantor Pendaftaran Tanah, dan Kantor Tata Guna
Tanah (ketiganya ada di tingkat kabupaten/kota). Dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP. 1/2/22-4186 1968

195