Page 227 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

karena kebutuhan pangan ke depan semakin besar, meng-
ingat pertambahan penduduk Indonesia waktu itu 2,3%
per tahun, sehingga dapat menimbulkan tekanan yang
berat bagi kebutuhan pangan Indonesia dan memerlukan
banyak lahan pertanian yang baik. Amanat UUPA untuk
menjalan agraria reform harus dijalan secara berbarengan
yakni: landreform, land use planning, dan pembangunan
dan pembinaan hukum agraria nasional. Atas alasan itu-
lah, urgensi menyelenggarakan land use planning secara
menyeluruh agar sumber-sumber agraria yang ada bisa
dimanfaatkan oleh semua pihak secara optimal dan tepat.
Kata kunci yang menjadi dasar adalah perencanaan yang
tepat lewat kebijakan land use dengan melakukan survei
atas tanah akan menjadikan fungsi dan pemanfaatan
tanah optimal (Penyuluh Landreform, No. 10-11-12, April-
Mei-Juni 1967). Pandangan itu menyiratkan bahwa para
elite dan pemikir-intelektual agraria memiliki kepedulian
terhadap persoalan land use-penataan agraria dan land-
reform di dalam memikirkan kebijakan ke depan.

Dalam beberapa pernyataan resmi elite agraria selalu
menampilkan kata landreform sejajar dengan land use
yang menyiratkan kebijakan politik agraria harus bergeser
atau menggabungkan antara landreform dan land use.
Melihat respons pimpinan agraria, secara perlahan Dirjen
Agraria mengangkat isu land use untuk membangun per-
soalan agraria yang bersandar pada kesesuaian penggu-
naan tanah, sehingga pada periode itu pula pembicaraan
land use oleh para pejabat agraria mulai sering diwacana-
kan dan dan dikampanyekan. Ketika pada tahun 1967

191